JAKARTA — Wacana pemanfaatan sebagian keuntungan Danantara untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai dapat menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan kekayaan negara yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran atau ARPG, Syafrudin Budiman, S.IP, mengatakan gagasan tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan investasi jangka panjang Danantara sekaligus kebutuhan negara membiayai berbagai program pembangunan.
Pernyataan itu merespons keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 11 Agustus 2026, mengenai pembahasan kemungkinan sebagian keuntungan Danantara dialokasikan sebagai cadangan bagi APBN. Menurut Purbaya, pembahasan tersebut masih berlangsung dan belum menjadi kebijakan final.
Syafrudin menilai Danantara sebagai super holding memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas aset negara, memperkuat kinerja BUMN, menciptakan efisiensi serta membuka peluang investasi baru.
“Yang perlu dibangun adalah keseimbangan. Danantara tetap harus memiliki ruang untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha, sementara sebagian hasil pengelolaan aset negara dapat memberikan kontribusi kepada APBN melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan,” ujar Syafrudin.
Menurutnya, kontribusi tersebut dapat dipertimbangkan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, khususnya Kekayaan Negara Dipisahkan, dengan memastikan adanya dasar hukum, mekanisme penganggaran, transparansi dan akuntabilitas.
Ia menegaskan, tujuan utama pengelolaan aset negara bukan sekadar mengejar besarnya keuntungan, tetapi menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Karena itu, Danantara didorong memperkuat konsolidasi BUMN, restrukturisasi perusahaan yang kurang produktif, optimalisasi aset, hilirisasi industri, transformasi digital, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta investasi jangka panjang.
“Keberhasilan Danantara sebaiknya tidak hanya dilihat dari nilai aset atau keuntungan yang dihasilkan. Kita juga perlu melihat dampaknya terhadap produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Syafrudin juga menilai evaluasi kinerja Danantara perlu dilakukan secara terbuka dan terukur. Setidaknya terdapat sejumlah indikator penting, mulai dari peningkatan nilai aset negara, profitabilitas BUMN, efisiensi, kualitas tata kelola, hingga kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, keseimbangan antara reinvestasi dan kontribusi kepada negara menjadi kunci agar Danantara dapat berkembang tanpa mengurangi kapasitas fiskal pemerintah.
“Sebagian keuntungan dapat digunakan untuk memperkuat dan mengembangkan Danantara, sementara sebagian lainnya dapat memberikan kontribusi kepada APBN. Yang terpenting, seluruh prosesnya transparan, akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” tutur Syafrudin.
Ia berharap penguatan Danantara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola BUMN dan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, optimalisasi aset negara tidak hanya menghasilkan keuntungan secara korporasi, tetapi juga memperkuat kemampuan negara dalam menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik.
“Danantara harus mampu menciptakan nilai, BUMN semakin sehat dan kompetitif, APBN semakin kuat, dan manfaat pengelolaan kekayaan negara dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Komentar