SERANG BARU, BEKASI – Kondisi memprihatinkan menyelimuti Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sebuah kawasan permukiman yang sebelumnya menjadi tempat tinggal masyarakat kini nyaris rata dengan tanah. Di tengah proses pembongkaran tersebut, lima keluarga masih bertahan di rumah masing-masing, menghadapi situasi lingkungan yang semakin sulit dan terisolasi.
Persoalan ini menjadi perhatian Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bekasi setelah Ketua LMP Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto, S.T., menerima laporan langsung dari masyarakat yang mengaku menjadi korban terdampak pembongkaran permukiman tersebut.
Laporan warga tidak hanya menyangkut pembongkaran rumah dan fasilitas lingkungan, tetapi juga penghancuran bangunan masjid serta pemadaman aliran listrik yang dinilai sangat menghambat aktivitas dan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan yang dihimpun pada Kamis (12/11/2026), sebagian besar bangunan di kawasan Kampung Nambo telah dibongkar. Selain rumah-rumah warga, dua kandang ternak dan bangunan masjid yang sebelumnya menjadi fasilitas ibadah masyarakat juga dilaporkan telah dihancurkan.
Sementara itu, lima rumah yang dihuni lima keluarga masih berdiri di tengah kawasan yang sebagian besar telah mengalami pembongkaran.
PEMADAMAN LISTRIK HAMBAT AKTIVITAS DAN KEBUTUHAN DASAR WARGA
Salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat terdampak adalah pemadaman aliran listrik.
Bagi lima keluarga yang masih bertahan, listrik merupakan kebutuhan mendasar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemadaman tersebut tidak sekadar membuat rumah menjadi gelap, tetapi juga menghambat berbagai aktivitas rumah tangga, komunikasi, serta kebutuhan lainnya.
Dalam kondisi permukiman yang akses jalannya telah terganggu dan lingkungan sekitar mengalami pembongkaran, ketiadaan aliran listrik semakin memperberat kehidupan warga.
Aktivitas masyarakat yang seharusnya dapat berlangsung secara normal kini harus menghadapi keterbatasan. Kebutuhan penerangan pada malam hari, penggunaan peralatan rumah tangga, pengisian daya perangkat komunikasi, hingga aktivitas keluarga menjadi semakin sulit dilakukan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai alasan dan dasar pemadaman listrik, terlebih masih terdapat keluarga yang menghuni rumahnya.
Apabila pemadaman tersebut berkaitan dengan proses pembongkaran atau kepentingan pengelolaan lahan, perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme, kewenangan, serta pertimbangan terhadap masyarakat yang masih tinggal di lokasi.
Jangan sampai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan ketika proses pembongkaran berlangsung.
EMPAT PERSOALAN YANG MEMBUTUHKAN PERHATIAN SERIUS
Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ketua LMP Kabupaten Bekasi, terdapat sejumlah kondisi yang perlu segera mendapatkan perhatian pihak berwenang.
1. Pemadaman aliran listrik
Pemadaman listrik dilaporkan sangat menghambat aktivitas masyarakat. Lima keluarga yang masih bertahan harus menghadapi keterbatasan penerangan dan berbagai kebutuhan rumah tangga akibat tidak tersedianya pasokan listrik.
2. Pembongkaran dan terputusnya akses jalan lingkungan
Jalur yang sebelumnya menjadi akses mobilitas warga dilaporkan telah mengalami pembongkaran. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat untuk keluar masuk kawasan permukiman dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
3. Penggalian tanah di sekitar rumah warga
Adanya penggalian tanah di sekeliling rumah yang masih dihuni menambah kekhawatiran masyarakat. Selain menyulitkan akses lingkungan, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan keselamatan penghuni.
4. Penghancuran bangunan masjid
Persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah bangunan masjid yang sebelumnya menjadi fasilitas ibadah masyarakat juga dilaporkan telah dihancurkan.
Masjid bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fasilitas keagamaan yang memiliki fungsi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Oleh karena itu, penghancurannya perlu disertai penjelasan mengenai dasar, mekanisme, serta penyelesaian terhadap kepentingan warga yang selama ini memanfaatkannya.
LIMA KELUARGA BERTAHAN DI TENGAH KAWASAN YANG TERISOLASI
Kondisi Kampung Nambo kini memperlihatkan situasi yang memprihatinkan. Lima keluarga yang masih menempati rumahnya seolah berada di tengah kawasan yang telah kehilangan sebagian besar fungsi sebagai permukiman.
Akses jalan terganggu, aliran listrik padam, lingkungan sekitar mengalami penggalian, sementara fasilitas ibadah masyarakat telah dihancurkan.
Kombinasi kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana kepastian hak lima keluarga yang masih bertahan? Apakah proses pembongkaran telah didahului penyelesaian dan kesepakatan yang jelas? Siapa yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan dasar serta keselamatan warga selama proses pembongkaran berlangsung?
Jika pembongkaran berkaitan dengan kepentingan pembangunan atau penguasaan lahan, seluruh prosesnya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, prosedur yang berlaku, hak masyarakat, dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
DI MANA KEHADIRAN PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN?
Pengaduan yang diterima LMP Kabupaten Bekasi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah Desa Nagasari dan Kecamatan Serang Baru mengetahui serta menyikapi kondisi masyarakat di Kampung Nambo.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang nyata. Bukan hanya mengetahui persoalan, tetapi juga memastikan warga tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, keselamatan, dan perlindungan hak-haknya.
Pemerintah desa dan kecamatan perlu memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah maupun akan dilakukan, termasuk upaya penanganan pemadaman listrik, pemulihan akses jalan, serta perlindungan terhadap lima keluarga yang masih bertahan.
Masyarakat juga berhak memperoleh kejelasan mengenai status lahan, dasar pembongkaran, mekanisme penyelesaian dengan warga, serta alasan penghancuran fasilitas ibadah.
JANGAN SAMPAI PEMBANGUNAN MENGALAHKAN KEMANUSIAAN
Persoalan Kampung Nambo bukan semata-mata tentang bangunan yang dibongkar atau tanah yang diratakan. Ini menyangkut kehidupan manusia, tempat tinggal, akses jalan, kebutuhan listrik, fasilitas ibadah, serta kepastian perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Lima keluarga yang masih bertahan bukan sekadar angka dalam sebuah proses pembongkaran. Mereka adalah masyarakat yang memiliki kehidupan, kebutuhan, dan hak yang patut dihormati.
Pemadaman listrik yang menghambat aktivitas masyarakat, akses jalan yang terganggu, penggalian tanah di sekitar rumah, hingga penghancuran masjid merupakan rangkaian persoalan yang membutuhkan penjelasan dan penanganan serius.
Melalui laporan masyarakat yang telah diterima, LMP Kabupaten Bekasi menaruh perhatian terhadap kondisi tersebut dan mendorong agar pihak-pihak terkait segera membuka komunikasi serta memberikan kepastian penyelesaian kepada warga.
Peninjauan langsung, dialog dengan masyarakat, pemeriksaan dasar hukum pembongkaran, serta jaminan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga harus menjadi perhatian utama.
Sebab, pembangunan seharusnya menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan, bukan meninggalkan masyarakat dalam kondisi terisolasi, kehilangan akses listrik, kesulitan menjalankan aktivitas, bahkan kehilangan tempat untuk beribadah.
Kampung Nambo kini menyisakan pertanyaan besar: ketika sebagian besar kampung telah rata dengan tanah, masjid telah dihancurkan, aliran listrik dipadamkan, dan lima keluarga masih bertahan, siapa yang benar-benar hadir memastikan hak serta keselamatan mereka?
Jangan sampai kepentingan pembangunan berjalan, sementara kebutuhan dasar dan hak kemanusiaan masyarakat justru terabaikan.




Komentar