JAWA BARAT – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menilai bahwa kasus penangkapan yang menyeret salah satu pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Menurutnya, dinamika hukum yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional tidak bisa dipandang sekadar persoalan individu, melainkan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik serta efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang berjalan.
Ahmad menegaskan bahwa SPPG sebagai unit pelaksana di lapangan membutuhkan kepastian tata kelola yang stabil agar pelayanan gizi kepada masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu struktural maupun dinamika hukum yang berkembang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program nasional tersebut, sehingga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap dapat tercapai secara optimal.
“Setiap dinamika di tingkat pusat tentu akan berdampak sampai ke daerah. Karena itu, stabilitas kelembagaan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga,” demikian disampaikan Ahmad dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar seluruh pihak terkait tetap fokus pada penguatan sistem dan pengawasan, sehingga operasional SPPG tetap berjalan efektif, profesional, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dengan adanya perhatian terhadap aspek tata kelola tersebut, diharapkan program pemenuhan gizi nasional dapat terus berjalan berkesinambungan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komentar