“H. Riden Bahrudin: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan, Pemerataan, dan Keberlanjutan”
BEKASI — SWARAJABAR.ID
Ketua Umum DPP GMI (Gerakan Masyarakat Indonesia), H. Riden Bahrudin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah penyelesaian pekerjaan saluran Kali Sekunder di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, yang dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Penyelesaian pekerjaan fisik tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi dan produktivitasnya pada ketersediaan air untuk sektor pertanian. Tahap berikutnya adalah pengaliran air ke jaringan saluran yang ditargetkan mulai dilakukan pada akhir Oktober 2026.
Bagi H. Riden, pembangunan infrastruktur pengairan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Ketersediaan air yang memadai dapat membantu mendukung kegiatan pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, serta memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
Ia menilai, langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan pekerjaan infrastruktur tersebut patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan harus dipastikan melalui pengoperasian yang optimal, distribusi air yang merata, dan pemeliharaan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Indonesia, saya mengapresiasi upaya Plt. Bupati Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan pembangunan. Kami berharap saluran Kali Sekunder di Cabang Bungin yang dilaporkan telah rampung dapat segera berfungsi sesuai peruntukannya, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan warga yang membutuhkan dukungan pengairan,” ujar H. Riden Bahrudin.
Saluran Kali Sekunder Rampung, Pengaliran Air Ditargetkan Akhir Oktober
Penyelesaian saluran Kali Sekunder di Kecamatan Cabang Bungin menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat infrastruktur pengairan di Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, saat meninjau langsung lokasi pekerjaan, menyampaikan bahwa setelah pekerjaan fisik selesai, tahapan berikutnya adalah memasukkan air ke jaringan saluran. Pengaliran air tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada akhir Oktober 2026.
“Insyaallah, ke depannya tidak akan kekurangan air. Akhir bulan ini air mulai dialirkan,” ujar Asep saat peninjauan, sebagaimana keterangan yang disampaikan pada Selasa (13/10/2026).
Rencana pengaliran air tersebut diharapkan menjadi tahapan penting untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai tujuan. Bagi masyarakat Cabang Bungin, keberadaan jaringan pengairan yang optimal diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan air dan mendukung keberlangsungan kegiatan pertanian.
Menanggapi hal tersebut, H. Riden menilai bahwa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan.
Menurutnya, penyelesaian proyek secara fisik merupakan capaian penting, tetapi manfaat sesungguhnya baru dapat dinilai setelah fasilitas tersebut berfungsi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.
“Pekerjaan yang selesai harus dilanjutkan dengan pelayanan yang optimal. Kita tentu berharap target pengaliran air dapat direalisasikan sesuai rencana, distribusinya berjalan baik, dan masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Itulah ukuran penting keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
## GMI Dorong Infrastruktur Pengairan yang Mendukung Produktivitas Petani
H. Riden Bahrudin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan tidak semata-mata berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Lebih jauh, infrastruktur tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung produktivitas masyarakat, menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian, dan memperkuat perekonomian lokal.
Ketersediaan air yang terencana dapat membantu petani mengelola lahan dengan lebih baik, mengurangi risiko gangguan akibat keterbatasan pasokan air, serta meningkatkan peluang pemanfaatan lahan secara produktif.
Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kemampuan jaringan saluran dalam menyalurkan air sesuai kebutuhan. Karena itu, pengoperasian dan distribusi harus memperhatikan kondisi teknis, kebutuhan wilayah penerima, serta koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengairan.
H. Riden berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama instansi terkait dapat memastikan bahwa pengaliran air dilakukan secara terencana dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia juga mendorong agar aspirasi petani, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan air menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program.
“Jangan sampai pembangunan hanya dinilai dari selesainya pekerjaan fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana saluran tersebut bekerja, apakah air dapat mengalir sesuai kebutuhan, dan apakah manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. GMI akan mendorong agar orientasi pembangunan selalu bertumpu pada kebutuhan nyata warga,” ungkapnya.
Gerak Cepat Pemerintah Harus Diikuti Pengawasan dan Pemeliharaan
Sebagai organisasi kemasyarakatan, DPP GMI memandang bahwa percepatan pembangunan perlu diimbangi dengan pengawasan yang objektif dan evaluasi berkelanjutan.
H. Riden menilai, setiap infrastruktur yang dibangun menggunakan sumber daya publik harus dijaga kualitas dan kebermanfaatannya. Pengawasan tidak hanya dibutuhkan selama proses pembangunan, tetapi juga setelah fasilitas mulai digunakan.
Dalam konteks saluran Kali Sekunder di Cabang Bungin, sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi kelancaran pengaliran air, kondisi fisik saluran, efektivitas distribusi, pemeliharaan berkala, serta penanganan apabila ditemukan kendala teknis.
Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pengelola pengairan, pemerintah desa, dan masyarakat juga diperlukan agar persoalan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut H. Riden, keterbukaan informasi mengenai jadwal pengaliran, wilayah penerima manfaat, dan mekanisme penyampaian keluhan akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Gerak cepat harus berjalan bersama tanggung jawab. Infrastruktur yang sudah selesai perlu dirawat, penggunaannya harus diawasi, dan setiap kendala harus ditangani secara tepat. Kami mendukung percepatan pembangunan, sekaligus mendorong agar kualitas dan manfaatnya terus dievaluasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang konstruktif bukanlah bentuk upaya menghambat pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang optimal.
## Mendorong Pembangunan Kabupaten Bekasi yang Inklusif dan Merata
Lebih jauh, H. Riden menilai pembangunan saluran Kali Sekunder di Cabang Bungin perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan Kabupaten Bekasi yang inklusif, merata, dan berkesinambungan.
Sebagai daerah dengan kawasan industri besar, pertumbuhan permukiman yang pesat, serta wilayah yang memiliki aktivitas pertanian, Kabupaten Bekasi membutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan.
Kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan perkembangan kawasan industri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat di wilayah perdesaan memperoleh akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar, pengairan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Pembangunan yang inklusif berarti setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan. Sementara itu, pemerataan menuntut agar program pemerintah memperhatikan kebutuhan berbagai wilayah berdasarkan kondisi dan prioritas masing-masing.
Adapun pembangunan berkesinambungan memerlukan perencanaan jangka panjang, pemeliharaan infrastruktur, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta perhatian terhadap kelestarian lingkungan.
Dalam hal tersebut, H. Riden berharap Plt. Bupati Bekasi terus memperkuat kebijakan pembangunan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan mendesak, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan masyarakat untuk masa mendatang.
“Bekasi harus maju secara menyeluruh. Kawasan industri berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh, pertanian mendapat dukungan, infrastruktur semakin baik, dan lingkungan tetap terjaga. Pembangunan harus memberikan kesempatan dan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok atau wilayah tertentu,” tuturnya.
Konsisten Mengawal Kebijakan Plt. Bupati Bekasi
H. Riden Bahrudin menegaskan bahwa DPP GMI akan terus menjalankan peran sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan terhadap kepemimpinan dr. H. Asep Surya Atmadja perlu diwujudkan melalui partisipasi yang nyata, penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
GMI akan mendorong agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan bahwa apresiasi dan kritik konstruktif harus berjalan beriringan. Program yang berhasil patut mendapatkan penghargaan, sedangkan kekurangan dalam pelaksanaannya perlu disampaikan secara objektif untuk mendorong perbaikan.
Dengan pendekatan tersebut, hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berkembang menjadi kemitraan yang sehat, produktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“GMI siap mendukung langkah pemerintah yang membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, dukungan itu juga kami iringi dengan pengawalan dan evaluasi. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terlihat berhasil di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan perubahan positif bagi kehidupan warga,” jelas H. Riden.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, kelompok petani, dan masyarakat setempat terus diperkuat sehingga setiap program dapat berjalan dengan dukungan yang luas serta memperoleh masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
## Apresiasi untuk Asep Surya Atmadja, Manfaat Pembangunan Harus Terus Dibuktikan
Menutup pernyataannya, H. Riden Bahrudin menyampaikan harapan agar Plt. Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmadja terus menjaga semangat pengabdian, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan berbagai program pembangunan dilaksanakan secara konsisten.
Ia menilai, penyelesaian saluran Kali Sekunder di Cabang Bungin merupakan momentum untuk menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu dihubungkan dengan manfaat langsung bagi masyarakat.
Target pengaliran air pada akhir Oktober 2026 menjadi tahapan yang kini dinantikan. Realisasi target tersebut, disertai distribusi yang baik dan pemeliharaan yang konsisten, akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan saluran itu bagi masyarakat.
H. Riden pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan, memberikan masukan secara konstruktif, dan berpartisipasi dalam mengawal program pemerintah.
“Kami mengapresiasi upaya Plt. Bupati Bekasi dalam mendorong percepatan pembangunan. Harapan kami, semangat ini terus dipertahankan dan setiap program benar-benar diselesaikan sampai manfaatnya dirasakan masyarakat. GMI akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik demi Kabupaten Bekasi yang lebih maju, inklusif, merata, dan berkesinambungan,” pungkasnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh selesainya pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan infrastruktur berfungsi, terpelihara, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, pembangunan Kabupaten Bekasi diharapkan semakin terarah dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
SWARAJABAR.ID — Mengawal kebijakan, mengapresiasi pengabdian, dan memastikan pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Komentar