JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didorong untuk mengoptimalkan mandat dan kewenangan yang dimiliki dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Penguatan peran Wakil Presiden dinilai strategis untuk memastikan kebijakan Otonomi Khusus Papua berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, S.IP., yang menilai Papua membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor dengan kepemimpinan nasional yang kuat. Menurutnya, berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Papua harus diterjemahkan menjadi program yang terukur dan dirasakan langsung masyarakat.
Penguatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) serta pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dinilai menjadi instrumen penting pemerintah untuk memastikan agenda Otsus tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi pusat dan daerah harus menjadi fondasi utama agar pembangunan Papua berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
“Wapres Gibran tidak cukup hanya melakukan monitoring. Beliau harus tampil sebagai motor koordinasi nasional pembangunan Papua, sehingga kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, aparat keamanan, masyarakat adat dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah,” ujar Syafrudin.
Menurutnya, keberhasilan Otonomi Khusus tidak semata-mata dapat diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan tepat sasaran.
Agenda percepatan juga perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antardaerah, termasuk jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih serta jaringan komunikasi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi prasyarat penting untuk membuka akses pendidikan, kesehatan, investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor pembangunan manusia, pemerintah didorong memperkuat kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga wilayah pedalaman. Pada saat yang sama, afirmasi terhadap Orang Asli Papua perlu terus diperkuat dalam bidang pendidikan, birokrasi, kewirausahaan, lapangan kerja serta kepemimpinan daerah.
Potensi sumber daya alam Papua juga dinilai harus dikelola dengan paradigma yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Hilirisasi, pengembangan UMKM dan koperasi, pertanian, perkebunan, perikanan serta ekonomi kreatif berbasis potensi lokal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik. Yang jauh lebih penting adalah pembangunan manusia dan penguatan keadilan sosial. Ukuran keberhasilan Otsus harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan, membaiknya pendidikan dan kesehatan, menurunnya kemiskinan serta semakin besarnya kesempatan masyarakat Papua menentukan masa depannya,” tegasnya.
Selain pembangunan ekonomi, pendekatan sosial dan kultural dinilai memiliki posisi yang sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan, masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat Papua.
Karena itu, diperlukan orkestrasi nasional yang mampu menyatukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam satu peta jalan pembangunan Papua. Seluruh kementerian dan lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan penuh sehingga pelaksanaan program tidak terfragmentasi, tumpang tindih, maupun kehilangan sasaran.
Papua merupakan bagian strategis dari masa depan Indonesia. Percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan dan penghormatan terhadap kekhasan Papua diharapkan mampu memperkuat integrasi nasional sekaligus menghadirkan kepercayaan baru masyarakat terhadap negara.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda pembangunan Papua diharapkan memasuki fase baru: bukan sekadar mengejar pertumbuhan infrastruktur, tetapi membangun ekosistem kesejahteraan yang menghadirkan kesempatan, kemandirian dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Komentar