JAKARTA — Menjelang genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika pembangunan nasional memasuki fase penting. Sejumlah indikator ekonomi, program strategis pemerintah, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan perumahan rakyat hingga agenda penegakan hukum menjadi bagian dari catatan perjalanan pemerintahan dalam membangun fondasi Indonesia ke depan.
Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, menilai perjalanan hampir dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Menurutnya, sejumlah kebijakan mulai memperlihatkan arah transformasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kemandirian nasional dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita melihat hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo secara utuh, ada banyak capaian yang patut dicermati dan diapresiasi. Mulai dari ekonomi, investasi, ketahanan pangan dan energi, pembangunan perumahan, sampai penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Anshar, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak dapat diletakkan hanya pada satu indikator. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, pemerataan pembangunan serta hadirnya program-program negara yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Anshar menyoroti perkembangan perekonomian nasional. Dalam data yang menjadi rujukan evaluasi tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 disebut tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen, dengan penyerapan hampir 1,45 juta tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus terus dikawal agar dampaknya semakin luas. Pertumbuhan yang berkualitas pada akhirnya harus bermuara pada terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin kuatnya fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan
Anshar juga menempatkan tren penurunan kemiskinan sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan pembangunan. Namun demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut harus terus dikawal agar bersifat berkelanjutan dan diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat serta penguatan ketahanan pangan, menurutnya perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang saling berkaitan.
“Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar. Tetapi ketika sejumlah indikator ekonomi bergerak dan kemiskinan menunjukkan penurunan, itu menjadi bagian dari perkembangan yang patut diapresiasi sekaligus dievaluasi agar manfaatnya semakin besar,” katanya.
Salah satu sektor yang menurut Anshar memiliki dimensi strategis adalah perumahan. Dalam data yang dicantumkan dalam evaluasi tersebut, realisasi pembangunan dan renovasi Program 3 Juta Rumah disebut mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.
Sementara itu, penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP disebut telah mencapai lebih dari 102.900 unit hingga pertengahan Juli 2026, dengan target 350.000 unit pada 2026.
Bagi Anshar, agenda perumahan tidak sekadar berbicara mengenai penyediaan tempat tinggal yang layak. Pembangunan rumah rakyat juga mempunyai efek berantai terhadap perekonomian karena melibatkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, pembiayaan, tenaga kerja hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ketika pembangunan perumahan bergerak, yang bergerak bukan hanya sektor properti. Ada industri bahan bangunan, konstruksi, tenaga kerja, pembiayaan dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, program perumahan memiliki dimensi sosial sekaligus ekonomi,” jelasnya.
Ketahanan Pangan dan Energi
Di sektor pangan dan energi, Anshar menilai agenda menuju kemandirian nasional merupakan salah satu fondasi penting dalam menghadapi dinamika global.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan ketahanan pangan dan energi yang kuat agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Karena itu, kebijakan menuju swasembada harus terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguatan sektor hulu hingga hilir serta perlindungan terhadap pelaku utama sektor pangan.
“Ketahanan pangan dan energi merupakan fondasi negara. Karena itu, kebijakan menuju swasembada harus terus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada petani, nelayan, pelaku usaha dan masyarakat luas,” tegas Anshar.
Ia juga melihat hilirisasi dan penguatan kapasitas BUMN sebagai bagian dari agenda strategis yang perlu terus dikembangkan dengan prinsip tata kelola yang baik, efisiensi dan kebermanfaatan ekonomi nasional.
Supremasi Hukum dan Pemulihan Aset Negara
Selain sektor ekonomi, perhatian Anshar juga tertuju pada penegakan hukum. Ia menilai penguatan supremasi hukum merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kepastian bagi aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus memberikan efek nyata terhadap perlindungan kepentingan negara. Penegakan hukum tidak semata-mata berhenti pada proses penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada penyelamatan serta pemulihan aset negara sesuai ketentuan hukum.
“Supremasi hukum harus menjadi fondasi pemerintahan. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan negara serta masyarakat,” ujarnya.
Anshar menegaskan bahwa hampir dua tahun pemerintahan bukanlah titik akhir untuk memberikan penilaian. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi untuk memperkuat kebijakan yang telah berjalan dan memperbaiki berbagai hal yang masih membutuhkan pembenahan.
“Dua tahun bukan akhir. Ini justru momentum untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang masih kurang dan apa yang harus dipercepat. Pemerintahan harus terus bekerja memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memastikan supremasi hukum berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, Logis 08 akan terus mengawal berbagai agenda pemerintahan Prabowo dengan semangat konstruktif. Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan harus berjalan bersamaan dengan fungsi pengawasan publik agar setiap kebijakan benar-benar menghasilkan manfaat yang luas.
“Pada akhirnya rakyat membutuhkan bukti. Ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, pangan dan energi harus kuat, rumah rakyat harus bertambah, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Itulah yang harus terus kita kawal bersama,” pungkas Anshar Ilo.
Komentar