Bekasi — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak bangsa, kini menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Bekasi. Hal ini setelah terungkap adanya dugaan bahwa salah satu dapur produksi MBG justru berlokasi di area pabrik besi, yang dinilai tidak layak dan berpotensi membahayakan standar higienitas pangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Hj. Evi Mafriningsianti, dengan tegas menyampaikan keprihatinannya atas temuan tersebut. Ia menilai, lokasi dapur di lingkungan industri logam sangat berisiko terhadap kualitas makanan, baik dari aspek kebersihan maupun keamanan konsumsi.
“Kalau benar dapur itu berada di dalam area pabrik besi, maka ini tidak hanya melanggar standar sanitasi pangan, tetapi juga mengancam keselamatan anak-anak yang mengonsumsi makanan dari sana,” tegas Evi di Bekasi, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, keberadaan dapur semacam itu bertentangan dengan prinsip dasar dari program MBG, yang semestinya menjamin makanan sehat, higienis, dan bergizi bagi para penerima manfaat. DPRD meminta Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh.
“Kami minta instansi terkait melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Harus dilihat bagaimana kondisi dapurnya — mulai dari luas ruangan, sistem sirkulasi udara, peralatan masak, hingga izin operasionalnya. Kalau terbukti tidak memenuhi syarat, ya harus ditutup,” ujarnya tegas.
Informasi yang diperoleh menunjukkan, dapur tersebut berada di area pabrik yang masih memiliki aktivitas industri, meskipun skala operasinya disebut sudah berkurang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi kontaminasi bahan pangan oleh partikel logam, debu, atau karat yang bisa membahayakan kesehatan.
Desakan Pengawasan dan Transparansi
Evi menilai kasus ini sebagai tamparan bagi sistem pengawasan program publik yang masih lemah. Padahal, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah. Ia menekankan, jika pengawasan tidak ketat, maka niat baik pemerintah bisa berbalik menjadi bumerang.
“Kami sangat mendukung program MBG karena ini bentuk nyata kepedulian terhadap generasi muda. Tapi jangan sampai semangat mulia ini tercoreng hanya karena kelalaian dalam memastikan dapur produksinya layak,” kata legislator yang dikenal vokal ini.
Ia juga menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran berat, DPRD akan mendorong pemberian sanksi tegas terhadap pihak penyelenggara maupun instansi yang lalai dalam pengawasan.
Tanggung Jawab Moral dan Keterbukaan Informasi
Dari sisi etika publik, DPRD menilai pemerintah wajib bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai lokasi dan kondisi dapur penyedia MBG. Transparansi diperlukan agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap program yang dibiayai oleh anggaran negara.
“Orang tua dan masyarakat berhak tahu dari mana makanan itu berasal, siapa yang mengelola, dan bagaimana proses produksinya. Keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat,” ujar Evi menambahkan.
Pesan Redaksi
Kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa niat baik harus diiringi dengan tata kelola yang benar. Program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan gratis, melainkan cerminan tanggung jawab negara dalam membangun generasi sehat dan berkarakter.
Karena itu, pengawasan lintas instansi menjadi mutlak — dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga DPRD — untuk memastikan setiap piring yang disajikan bagi anak-anak benar-benar bersih, sehat, dan aman.
Jika dapur berada di lingkungan industri logam, maka langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah pembenaran, tetapi penertiban. Pemerintah harus menunjukkan bahwa keselamatan rakyat tidak bisa ditawar, dan setiap rupiah dari anggaran publik harus kembali dalam bentuk manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Komentar