Bogor – Suasana Aula Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor pada Selasa siang terasa hidup. Berbagai elemen masyarakat, dari perangkat desa hingga tokoh lokal, berkumpul untuk satu tujuan: menyusun Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan (RP2P) Berbasis Kewilayahan Bogor Barat. Acara yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPEDDALITBANG) ini membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasan.
Ketua LSM BARAK Indonesia Marcab Kabupaten Bogor, yang hadir mewakili masyarakat Bogor Barat, menegaskan komitmennya:
> “Kami hadir bukan hanya atas nama organisasi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Bogor Barat. Kami membawa saran, ide, dan gagasan demi kemajuan wilayah kita,” ujarnya.
Diskusi dibagi ke dalam lima meja yang mewakili bidang-bidang penting, seperti transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, sosial, air bersih, sumber daya manusia, air limbah, dan UMKM. Di setiap meja, peserta dengan antusias menuangkan pemikiran mereka.
Ketua LSM BARAK Indonesia, yang berada di meja Transportasi dan Perumahan, menyampaikan keprihatinan tentang akses pendidikan di daerah pedalaman:
> “Masih ada anak didik yang terpaksa putus sekolah karena jarak sekolah terlalu jauh, tidak ada angkutan umum, dan mereka tidak memiliki kendaraan. Ini harus dikaji serius agar transportasi penunjang pendidikan tersedia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan perumahan subsidi:
> “Ada perumahan subsidi yang kondisi airnya keruh, berbau besi, dan tidak layak. Akibatnya, pemilik terpaksa menjual kembali rumahnya, tetapi sulit laku. Solusinya bisa dengan PDAM, tetapi kita harus memikirkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah sebelum mengambil keputusan.”
Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah karena telah memberikan ruang partisipasi publik.
> “Kami mengapresiasi forum ini. Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung membangun Bogor Barat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas BAPEDDALITBANG menegaskan bahwa meski moratorium pemekaran wilayah Bogor Barat belum dicabut, pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah-langkah strategis.
> “Saat moratorium dicabut, Bogor Barat sudah siap,” tegasnya.
Acara ini juga dihadiri berbagai unsur, termasuk Aliansi Masyarakat Untuk Pemekaran Bogor Barat (AMUK) yang diketuai Dr. U. Buchori Muslim, S.Ag., ME.Sy. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan tekad bersama untuk memastikan Bogor Barat memiliki perencanaan pembangunan yang matang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi, dan pemerintah, forum ini menjadi bukti bahwa kemajuan Bogor Barat bukan hanya wacana, tetapi gerakan bersama menuju perubahan nyata.
Komentar