Umum
Beranda / Umum / Bupati Bekasi Kawal Hak Warga Kampung Nambo, Tegaskan Pembangunan Kawasan Industri Tak Boleh Abaikan Nilai Kemanusiaan

Bupati Bekasi Kawal Hak Warga Kampung Nambo, Tegaskan Pembangunan Kawasan Industri Tak Boleh Abaikan Nilai Kemanusiaan

SERANG BARU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melindungi hak-hak masyarakat kembali ditegaskan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Di tengah pesatnya pengembangan kawasan industri, pemerintah daerah memastikan bahwa kepentingan pembangunan harus tetap berjalan selaras dengan perlindungan hak, martabat, serta kebutuhan dasar masyarakat yang masih bertahan di wilayah tersebut.

Komitmen itu ditunjukkan melalui kunjungan langsung Bupati Bekasi ke kediaman Ibu Hilah, salah seorang warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Sabtu (21/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi wujud kehadiran pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang dihadapi keluarga Ibu Hilah, terutama menyangkut kebutuhan penerangan listrik, ketersediaan air bersih, serta akses jalan yang menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

Bupati Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa persoalan yang dialami keluarga Ibu Hilah tidak semata-mata dapat dipandang sebagai persoalan pembebasan lahan atau transaksi ekonomi. Lebih dari itu, terdapat dimensi kemanusiaan, sejarah keluarga, dan ikatan emosional terhadap tanah peninggalan leluhur yang selama ini menjadi tempat mereka menjalani kehidupan.

Menurutnya, nilai sebuah tanah tidak selalu dapat diukur berdasarkan harga pasar. Ada nilai sejarah, kenangan, dan ikatan batin yang bagi sebagian masyarakat jauh lebih bermakna daripada sekadar nilai materi.

HALIM DJAN NOMOR 3 KUASAI PUNCAK QUICK COUNT PILKADES WADAS! UNGGUL 67 SUARA DARI PESAING TERDEKAT

“Kalau dihitung secara materi, mungkin nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, Bu Hilah tidak melihat persoalan dari sisi materi. Yang beliau inginkan adalah bisa tetap tinggal di tanah leluhurnya hingga akhir hayat,” ungkap Asep.

Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan masyarakat terdampak.

**Pastikan Kebutuhan Dasar Warga Tetap Terpenuhi**

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep memastikan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengawal pemenuhan hak-hak keluarga Ibu Hilah, terutama kebutuhan dasar yang menjadi penunjang kelangsungan kehidupan mereka.

Sebagai langkah konkret, ia menyampaikan akan mengupayakan agar rumah keluarga Ibu Hilah kembali memperoleh penerangan listrik. Selain itu, pemerintah daerah juga akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar akses jalan menuju kediaman keluarga tersebut dapat disediakan secara layak.

HALIM TOPAN NOMOR 3 MEMIMPIN PEROLEHAN SEMENTARA! SELISIH DUA SUARA, DUKUNGAN RAKYAT JADI PENENTU SEJARAH PILKADES WADAS

Langkah ini dinilai penting agar warga yang masih bertahan tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan mendasar maupun terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Insyaallah, dalam waktu dekat rumah Bu Hilah akan kita upayakan kembali mendapatkan penerangan. Saya juga akan meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan akses jalan, sehingga Bu Hilah dan keluarganya bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” tegasnya.

Bupati Asep juga mengapresiasi komitmen pihak perusahaan melalui perwakilannya yang telah menyampaikan kesediaan untuk membantu penyediaan akses jalan dan penerangan bagi keluarga Ibu Hilah.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Bekasi akan membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk PT WKSM, agar kebutuhan tersebut dapat segera mendapatkan penanganan dan realisasi di lapangan.

**Pembangunan Industri Harus Berjalan Bersama Perlindungan Masyarakat**

RAPAT PLENO KARANG TARUNA KECAMATAN CIKARANG TIMUR BENTUK CARETAKER DI TIGA DESA, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Lebih jauh, Bupati Asep menegaskan bahwa kemajuan investasi dan pengembangan kawasan industri merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi. Namun, pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi terhadap kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan investasi, perluasan kawasan industri, maupun peningkatan aktivitas ekonomi. Pembangunan juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan, kepastian, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong komunikasi konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak masing-masing pihak.

Ia berharap penyelesaian persoalan keluarga Ibu Hilah dapat menjadi cerminan bahwa hubungan antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan dalam semangat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya menjaga hak-hak keluarga kita agar tetap terpenuhi. Mudah-mudahan persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga semua pihak bisa hidup berdampingan secara aman, nyaman, dan damai,” pungkasnya.

Kehadiran Pemerintah, Wujud Pembangunan yang Berkeadilan

Kunjungan Bupati Bekasi ke Kampung Nambo menjadi pesan penting bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan di tengah dinamika pembangunan.

Di balik pertumbuhan kawasan industri dan geliat investasi yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kabupaten Bekasi, terdapat kehidupan masyarakat yang harus tetap dihormati, dilindungi, dan diperhatikan.

Sebab, pembangunan sejatinya bukan hanya tentang seberapa luas kawasan industri berkembang atau seberapa besar investasi yang masuk, melainkan juga tentang seberapa kuat pemerintah memastikan setiap warga memperoleh perlindungan, kepastian, dan kehidupan yang layak.

Pemerintah Kabupaten Bekasi pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui koordinasi dan langkah nyata, sehingga pembangunan daerah dapat tumbuh tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement