BEKASI — Pendidikan politik bukan sekadar ruang untuk memahami ideologi dan strategi perjuangan partai, melainkan momentum membangun kesadaran bahwa politik sejatinya merupakan jalan pengabdian, sarana memperjuangkan kemaslahatan, serta instrumen menghadirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si., dalam agenda pendidikan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diselenggarakan di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan, keakraban, dan kekeluargaan. Hadir dalam kesempatan tersebut para pengurus DPC PKB Kabupaten Bekasi, Ketua PAC PKB Kecamatan Karangbahagia, serta jajaran DPAC Sukaraya.
Di tengah suasana kebersamaan tersebut, H. Jaya Marjaya menyampaikan pentingnya membangun pemahaman politik yang tidak berhenti pada persoalan perebutan kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan elektoral. Menurutnya, politik harus memiliki orientasi yang lebih luhur, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan kekuasaan memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat.
Ia menekankan bahwa politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kehidupan sosial dan keagamaan, tidak terlepas dari keputusan politik.
Karena itu, masyarakat dan kader partai perlu memiliki kesadaran politik yang baik agar tidak sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan daerah.
### Politik Bukan Transaksi, tetapi Tanggung Jawab Perjuangan
Dalam pemaparannya, H. Jaya Marjaya juga menyoroti fenomena politik transaksional atau politik wani piro yang berpotensi merusak substansi demokrasi.
Menurutnya, suara rakyat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada imbalan materi sesaat. Sebab, pilihan politik akan menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan selama bertahun-tahun setelah kontestasi pemilu berakhir.
Politik uang bukan hanya persoalan pelanggaran dalam proses demokrasi, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal dibandingkan kepentingan masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan politik harus mampu membangun kesadaran bahwa kehormatan demokrasi terletak pada integritas, kualitas kepemimpinan, keberanian memperjuangkan aspirasi, dan tanggung jawab terhadap mandat rakyat.
Dalam perspektif keislaman, ia juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan nilai moral sebagai fondasi aktivitas politik.
Mengutip pemikiran Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, materi pendidikan politik tersebut mengingatkan bahwa kerusakan masyarakat memiliki hubungan erat dengan kerusakan moral para pemegang kekuasaan.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh dikuasai ambisi pribadi, kecintaan berlebihan terhadap jabatan, maupun kepentingan materi.
Politik harus menjadi sarana menjaga kemaslahatan, menghilangkan kemudaratan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
### PKB, Perpaduan Ideologi Keislaman dan Semangat Kebangsaan
Lebih jauh, H. Jaya Marjaya menguraikan pentingnya memahami identitas dan sejarah perjuangan PKB sebagai partai yang memiliki akar historis dan kultural dengan Nahdlatul Ulama.
Menurut perspektif materi pendidikan politik tersebut, Ahlussunnah wal Jamaah menjadi salah satu landasan nilai yang memberikan karakter tersendiri bagi PKB dalam membangun orientasi perjuangan politik.
Identitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan tradisi keagamaan, tetapi juga diterjemahkan dalam komitmen terhadap Pancasila, persatuan bangsa, penghormatan terhadap kemajemukan, dan perjuangan menghadirkan kemaslahatan umat.
PKB juga memiliki positioning sebagai kekuatan politik jalan tengah yang berupaya menjembatani kelompok nasionalis dan religius.
Posisi tersebut dinilai penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan kebangsaan, terutama di tengah dinamika perbedaan pandangan politik, ideologi, dan keagamaan.
Dalam konteks ini, politik tidak semestinya menjadi alat untuk mempertajam perbedaan, melainkan menjadi ruang mempertemukan berbagai kepentingan dalam semangat persatuan dan kebangsaan.
### Sembilan Pedoman Politik: Kekuasaan sebagai Wasilah, Bukan Tujuan
Dalam materi berikutnya, H. Jaya Marjaya juga mengangkat sembilan pedoman politik PKB sebagai kerangka nilai untuk memahami arah perjuangan dan tanggung jawab kader.
Salah satu gagasan penting yang ditekankan adalah politik sebagai *wasilah* atau sarana untuk mengubah persoalan masyarakat menjadi kemaslahatan.
Dengan demikian, jabatan, kekuasaan, dan uang tidak boleh ditempatkan sebagai tujuan utama perjuangan politik. Ketiganya harus menjadi instrumen untuk memperluas manfaat dan memperjuangkan kepentingan umum.
Orientasi tersebut tercermin dalam empat prinsip utama, yakni membebaskan masyarakat dari politik jalan buntu, membangun cita-cita masyarakat terbaik atau *khairu ummah*, memastikan kekuasaan berorientasi pada kepentingan umum, serta menjadikan uang dan jabatan sebagai alat perjuangan, bukan tujuan akhir.
Keseluruhan prinsip tersebut bermuara pada gagasan politik sebagai ibadah.
Artinya, aktivitas politik harus memiliki pertanggungjawaban moral, sosial, kebangsaan, dan spiritual.
### Empat Keterampilan Dasar Kader: Silaturahim, Komunikasi, Tradisi, dan Kehadiran
Tidak hanya berbicara tentang ideologi, pendidikan politik tersebut juga menekankan pentingnya keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap kader PKB.
Pertama, **silaturahim**, yakni kemampuan membangun hubungan, memperluas jaringan, serta memahami persoalan masyarakat secara langsung. Silaturahim harus menjadi ruang membangun kepercayaan sekaligus mencari jalan keluar atas berbagai persoalan sosial.
Kedua, **komunikator politik**. Setiap kader harus memiliki kemampuan menyampaikan gagasan, menjelaskan kebijakan, dan mengomunikasikan perjuangan partai secara baik. Kader bukan hanya anggota organisasi, tetapi juga representasi nilai dan pemikiran partai di tengah masyarakat.
Ketiga, **merawat tradisi**. PKB memiliki akar kultural yang kuat dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Karena itu, kader perlu menjaga tradisi silaturahim, kegiatan keagamaan, serta kebudayaan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sosial dan identitas perjuangan.
Keempat, **politik kehadiran**. Kader harus mampu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika menjelang pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Kehadiran tersebut dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan kemanusiaan, pendampingan masyarakat, advokasi persoalan warga, menghadiri momentum sosial dan budaya, mengunjungi pasar tradisional, hingga membuka ruang aspirasi rakyat.
Politik kehadiran menjadi salah satu ukuran penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara partai dan masyarakat.
### Tujuh Karakter Kepemimpinan Gus Muhaimin
Dalam kesempatan tersebut, materi pendidikan politik juga mengulas tujuh karakter kepemimpinan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, sebagai model pengembangan karakter kader.
Tujuh karakter tersebut meliputi penjaga kultur, penjaga harapan, pengambil keputusan, pembagi peran, pemberi akses, dinamisator, serta pemimpin yang memuliakan perempuan.
Ketujuh karakter itu menggambarkan bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan dan posisi struktural.
Seorang pemimpin harus mampu menjaga nilai dan tradisi organisasi, memelihara optimisme, mengambil keputusan secara tepat, mendistribusikan tanggung jawab, membuka kesempatan bagi kader, menggerakkan dinamika organisasi, serta memberikan penghormatan dan ruang yang bermartabat bagi perempuan.
Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang memusatkan seluruh kekuatan pada satu figur, melainkan kepemimpinan yang mampu membangun sistem, melahirkan kader potensial, dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berkembang.
### Kebersamaan Menjadi Modal Memperkuat Perjuangan
Suasana pendidikan politik di Desa Sukaraya yang berlangsung penuh kegembiraan dan kekeluargaan menjadi gambaran penting bahwa kekuatan organisasi tidak hanya dibangun melalui struktur formal, tetapi juga melalui hubungan emosional, komunikasi, dan rasa saling memiliki di antara kader.
Kehadiran para pengurus DPC PKB Kabupaten Bekasi, Ketua PAC PKB Kecamatan Karangbahagia, serta jajaran DPAC Sukaraya memperlihatkan pentingnya membangun kesinambungan organisasi dari tingkat kabupaten hingga struktur paling dekat dengan masyarakat.
Konsolidasi semacam ini memiliki arti strategis dalam memperkuat pemahaman ideologi, menyatukan orientasi perjuangan, serta membangun kapasitas kader agar mampu menjalankan peran politik secara lebih produktif.
Bagi H. Jaya Marjaya, substansi pendidikan politik pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Silaturahim harus melahirkan kepercayaan, komunikasi harus melahirkan pemahaman, tradisi harus memperkuat solidaritas, kepemimpinan harus membuka kesempatan, dan kehadiran kader harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan melalui pesan utama materi pendidikan politik tersebut bahwa keberhasilan partai tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kekuatan elektoral, jumlah kursi, ataupun kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Lebih dari itu, keberhasilan politik harus tercermin dari seberapa jauh partai mampu memperjuangkan aspirasi, mengawal kebijakan, memberikan pelayanan, serta menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, politik yang bermartabat bukanlah politik yang menjadikan rakyat sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, melainkan politik yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan rakyat.
Sebab, politik bukan sekadar tentang memenangkan pemilihan, tetapi tentang memenangkan kepercayaan rakyat melalui pengabdian yang terus hidup, bahkan setelah seluruh kontestasi politik berakhir.
Komentar