BEKASI — Kepedulian seorang wakil rakyat tidak semata-mata diukur dari seberapa sering ia hadir dalam agenda pemerintahan, tetapi dari kesungguhannya memahami persoalan masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan publik. Prinsip pengabdian itulah yang tercermin dari sikap Haryanto, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, Rabu (11/11/2026).
Di tengah dinamika pembangunan Kabupaten Bekasi yang terus berkembang, Haryanto memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, terutama Penerangan Jalan Umum (PJU). Baginya, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut memperlihatkan bagaimana dirinya memandang pembangunan dari perspektif kebutuhan warga. Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas hingga malam hari, keberadaan penerangan jalan memiliki arti yang sangat penting. Jalan yang terang bukan hanya memudahkan perjalanan, tetapi juga menghadirkan rasa aman, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan.
” PJU adalah kebutuhan masyarakat. Kita akan prioritaskan usulan ini agar lingkungan kita lebih terang, aman, dan nyaman,” ungkap Haryanto.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang kerap terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki dampak luas. Tidak semua persoalan pembangunan harus dimulai dari proyek monumental. Terkadang, satu titik penerangan jalan yang terpasang dengan baik dapat memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga di sebuah lingkungan.
Bagi Haryanto, reses merupakan ruang penting untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui pertemuan tersebut, ia berupaya mendengar berbagai persoalan, mencermati kebutuhan lingkungan, sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan perjuangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ia memahami bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ada masyarakat yang membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan, ada yang memerlukan fasilitas pendukung lingkungan, dan ada pula kawasan yang mendesak memperoleh penerangan memadai demi menunjang keselamatan serta aktivitas warga.
Karena itu, pemerataan pembangunan perlu ditempatkan sebagai orientasi utama. Menurutnya, manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara luas, tidak hanya oleh masyarakat yang berada di pusat aktivitas perkotaan, tetapi juga warga di kawasan permukiman dan lingkungan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Lebih dari sekadar menyampaikan aspirasi, Haryanto juga menekankan pentingnya memastikan setiap usulan masyarakat memiliki peluang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan yang berlaku. Baginya, fungsi representasi legislatif mengandung tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
“Kami hadir di tengah warga untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD. Reses merupakan momentum penting untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Sikap tersebut menegaskan bahwa kedekatan seorang legislator dengan masyarakat seharusnya tidak berhenti pada komunikasi seremonial. Kehadiran wakil rakyat perlu diwujudkan melalui kesediaan mendengarkan keluhan, memahami kondisi lapangan, serta mengawal kebutuhan publik agar mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan.
Dalam perspektif pembangunan daerah, perhatian Haryanto terhadap PJU juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas. Penerangan yang memadai dapat mendukung aktivitas pedagang kecil, mempermudah mobilitas pekerja, memberikan kenyamanan bagi keluarga yang beraktivitas pada malam hari, serta membantu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.
Inilah esensi pembangunan yang berorientasi pada manusia: kebijakan tidak hanya dilihat dari besaran anggaran atau nilai proyek, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Melalui kegiatan reses tersebut, Haryanto kembali memperlihatkan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan lembaga legislatif. Aspirasi warga menjadi pijakan untuk menentukan prioritas, sementara fungsi kedewanan menjadi salah satu jalur untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui mekanisme kebijakan dan penganggaran.
Pada akhirnya, sosok wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat adalah mereka yang mampu menempatkan amanah jabatan sebagai tanggung jawab pengabdian. Bukan sekadar hadir untuk mendengar, tetapi juga memiliki kesungguhan untuk memperjuangkan; bukan hanya berbicara tentang pembangunan, melainkan memastikan setiap kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian yang semestinya.
Bagi Haryanto, menghadirkan Bekasi yang lebih terang bukan hanya tentang memasang lampu di sepanjang jalan. Lebih dari itu, terang adalah simbol kepedulian, rasa aman, pemerataan pembangunan, dan komitmen untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Komentar