BEKASI — Komitmen menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat kembali ditunjukkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si., melalui kegiatan reses di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda konstitusional untuk memenuhi kewajiban kedewanan, melainkan menjadi ruang artikulasi kepentingan masyarakat sekaligus momentum memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Berbagai persoalan yang disampaikan warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan hingga persoalan akses pelayanan kesehatan, menjadi perhatian dalam dialog yang berlangsung terbuka dan penuh suasana kekeluargaan.
Dalam kesempatan tersebut, H. Jaya Marjaya menegaskan bahwa substansi utama kegiatan reses adalah mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat, memahami persoalan yang berkembang di lapangan, serta mengupayakan agar setiap aspirasi memperoleh ruang dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi lingkungannya. Karena itu, keterlibatan warga dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan di lingkungannya. Apakah itu pembangunan jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan maupun persoalan pelayanan kesehatan. Semua aspirasi akan kami tampung dan perjuangkan sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku,” ungkap H. Jaya Marjaya.
Ia juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya administrasi dan kelengkapan usulan pembangunan. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu didukung proposal, keterangan lokasi, serta dokumen pendukung lainnya agar dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.
H. Jaya Marjaya mengungkapkan bahwa keterbatasan alokasi program pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif, terlebih dengan luasnya wilayah daerah pemilihan yang mencakup puluhan desa. Ia menyebutkan, pada tahun 2026 terdapat sekitar 30 titik pembangunan yang telah memperoleh persetujuan dan tersebar di sejumlah wilayah. Sementara alokasi prioritas untuk perencanaan berikutnya diperkirakan sekitar 15 titik bagi setiap anggota DPRD.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kecermatan dalam menentukan prioritas, tanpa mengabaikan pemerataan kebutuhan antardesa. Ia berkomitmen mengupayakan agar aspirasi masyarakat, khususnya dari Kecamatan Karangbahagia, Sukakarya, dan wilayah lain dalam daerah pemilihannya, dapat diperjuangkan secara proporsional berdasarkan urgensi dan manfaat pembangunan.
“Memang kebutuhan masyarakat sangat banyak, sementara alokasi pembangunan memiliki keterbatasan. Karena itu, kita harus melihat skala prioritas. Saya ingin usulan yang disampaikan benar-benar berdasarkan kebutuhan, sehingga program yang diperjuangkan nantinya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog adalah kebutuhan peningkatan infrastruktur lingkungan di Kampung Pulo, RT 04 RW 03. Warga mengusulkan pembangunan jalan lingkungan serta penataan drainase yang selama ini belum memadai dan kerap menyebabkan genangan hingga banjir ketika hujan turun.
Aspirasi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu harus dimulai dari proyek berskala besar. Jalan lingkungan dan saluran drainase yang tertata justru memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, kesehatan lingkungan, serta keamanan kawasan permukiman.
Menanggapi hal tersebut, H. Jaya Marjaya mengapresiasi penyampaian aspirasi warga dan mendorong agar usulan segera dilengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Baginya, informasi mengenai titik-titik pembangunan yang belum tersentuh program pemerintah merupakan masukan penting untuk memperkuat pemetaan kebutuhan di tingkat desa.
Persoalan lain yang mendapat perhatian serius adalah akses pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap status kepesertaan dan akses pembiayaan layanan kesehatan. Seorang warga mengungkapkan keresahan mengenai masyarakat yang sebelumnya memperoleh fasilitas berobat gratis, tetapi kemudian menghadapi perubahan status sehingga akses terhadap layanan kesehatan menjadi terkendala.
Menanggapi persoalan tersebut, H. Jaya Marjaya menilai akurasi data kesejahteraan merupakan aspek mendasar dalam memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan secara adil. Ia menyoroti pentingnya kesesuaian antara data administratif dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya, agar kelompok rentan tidak kehilangan akses terhadap hak pelayanan dasar.
Meski persoalan tersebut berada dalam lingkup pembahasan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap harus memperoleh perhatian dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena persoalan pendataan. Ini menjadi perhatian bersama. Aspirasi tersebut akan kami sampaikan dan komunikasikan kepada pihak terkait agar dapat dicarikan jalan keluar,” tegasnya.
Di luar substansi pembangunan, H. Jaya Marjaya juga menempatkan kedekatan emosional dan komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat sebagai bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Ia membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, termasuk apabila menemukan kendala dalam pelayanan publik maupun kebutuhan pembangunan di lingkungannya.
Pendekatan yang dibangun mencerminkan pandangan bahwa representasi politik tidak semestinya berhenti pada ruang formal parlemen. Kehadiran wakil rakyat perlu dirasakan melalui kesediaan mendengar, memahami persoalan, membangun komunikasi, serta mengawal aspirasi hingga memasuki tahapan pembahasan kebijakan.
Suasana dialog yang berlangsung hangat dan interaktif memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ruang komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kebijakan. Setiap masukan menjadi gambaran nyata mengenai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.
Bagi H. Jaya Marjaya, pembangunan daerah harus memiliki orientasi yang jelas, yakni menghadirkan manfaat konkret bagi kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang inklusif merupakan tiga aspek fundamental yang harus berjalan beriringan dalam membangun kesejahteraan.
Melalui reses di Desa Sukaraya, ia berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui proses administrasi, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, kualitas pengabdian seorang wakil rakyat tidak hanya tercermin dari seberapa sering ia hadir di tengah masyarakat, tetapi juga dari kesungguhannya memperjuangkan kebutuhan publik melalui kerja nyata, komunikasi yang terbuka, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
Reses H. Jaya Marjaya di Desa Sukaraya menjadi penegasan bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi membutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif. Sebab, pembangunan yang berkeadilan bukan semata-mata tentang menghadirkan proyek fisik, melainkan memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang setara untuk menikmati kemajuan dan kesejahteraan.
Komentar