BEKASI — Penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap konstitusi, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama drg. Hj. Putih Sari, Anggota MPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, yang berlangsung di kediaman H. Hasan Basri, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai elemen masyarakat Kecamatan Tarumajaya. Sarasehan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus edukasi kebangsaan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran konstitusi, sistem ketatanegaraan, dan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyampaiannya, Putih Sari menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Kehadiran dalam kegiatan seperti ini bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan, memperkuat silaturahmi, serta menumbuhkan kesadaran bersama mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Putih Sari menjelaskan bahwa sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selain menjalankan tugas di DPR RI, ia juga mengemban amanah sebagai anggota MPR RI yang memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan.
Pada kesempatan tersebut, ia menguraikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua unsur keterwakilan tersebut memiliki mekanisme serta fungsi masing-masing dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lebih lanjut, Putih Sari memberikan pemahaman mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus memiliki pijakan konstitusional serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati sebagai fondasi negara.
Ia juga mengulas perjalanan amendemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 sebagai bagian dari proses reformasi ketatanegaraan. Perubahan tersebut membawa pembaruan mendasar dalam sistem demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, serta penataan kembali hubungan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.
Kendati mengalami sejumlah perubahan, Putih Sari menegaskan bahwa fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara tetap harus dijaga. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa merupakan konsensus kebangsaan yang menjadi tanggung jawab seluruh warga negara.
Menurutnya, Pancasila tidak semestinya hanya menjadi hafalan atau simbol dalam kegiatan formal kenegaraan. Lima sila Pancasila harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari kehidupan keluarga, lingkungan sosial, aktivitas pekerjaan, hingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan.
“Sebagai manusia, kita semua tentu ingin dihormati, dihargai, disayangi, dan diperlakukan dengan baik. Karena itu, kita juga harus memberikan penghormatan dan perlakuan yang baik kepada orang lain. Dari sikap saling menghargai itulah tumbuh nilai kemanusiaan, kepedulian, dan persatuan,” ungkap Putih Sari.
Ia menilai keberagaman merupakan kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, pandangan, maupun latar belakang sosial tidak seharusnya menjadi sekat yang memisahkan masyarakat. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi ruang untuk saling mengenal, menghormati, dan membangun kolaborasi demi kepentingan bersama.
Dalam perspektif kehidupan demokrasi, Putih Sari juga menekankan pentingnya kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan dan pilihan politik. Perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, tetapi tidak boleh menghilangkan rasa persaudaraan, solidaritas sosial, dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa.
Putih Sari turut menyoroti bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Pengabdian terhadap bangsa tidak selalu harus diwujudkan melalui jabatan formal atau kedudukan politik. Setiap profesi dan pekerjaan memiliki nilai penting selama dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Untuk membangun Indonesia, kita tidak harus semuanya menjadi pejabat atau memiliki jabatan tertentu. Apa pun pekerjaan dan peran kita di tengah masyarakat, apabila dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi orang lain, semuanya memiliki nilai pengabdian,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia sebagai negara besar yang memiliki potensi sumber daya alam, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia yang beragam. Potensi tersebut merupakan modal penting untuk menjadikan Indonesia semakin maju dan memiliki peran strategis dalam percaturan global.
Namun, kemajuan bangsa tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Kemajuan sejati juga harus tercermin melalui pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, terbukanya kesempatan kerja, serta terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara.
“Tujuan kita adalah bagaimana keadilan sosial dan kemakmuran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, kita perlu berdoa, berusaha, dan berikhtiar bersama sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab masing-masing,” jelasnya.
Melalui Sarasehan Kebangsaan MPR RI tersebut, Putih Sari berharap pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan semakin meningkat. Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif bahwa persatuan, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat gotong royong merupakan modal utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga Indonesia tidak hanya berada di pundak pemerintah dan lembaga negara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga. Dari lingkungan keluarga, desa, tempat kerja, hingga ruang publik, nilai-nilai kebangsaan perlu terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Pada akhirnya, Indonesia yang kuat bukanlah Indonesia yang menghilangkan perbedaan, melainkan Indonesia yang mampu merawat keberagaman dalam semangat persaudaraan. Kebangsaan bukan sekadar identitas yang dimiliki bersama, tetapi komitmen untuk saling menghormati, saling melindungi, dan berkolaborasi mewujudkan kehidupan yang adil, damai, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar