JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar modal menjadi tantangan yang menuntut respons cepat, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui intervensi jangka pendek, tetapi harus diperkuat dengan kepercayaan publik, produktivitas sektor riil, serta kepastian arah kebijakan fiskal dan moneter.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Jumat (30/10/2026).
Bamsoet menegaskan, pelemahan rupiah, tekanan daya beli, dan koreksi pasar modal tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral yang berdiri sendiri. Ketiganya berkaitan erat dengan persepsi pelaku usaha, kepercayaan investor, serta ekspektasi masyarakat terhadap arah perekonomian nasional.
“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, perbankan, BUMN, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas rupiah, memperkuat daya beli rakyat, serta memastikan pasar modal tetap kredibel, transparan, dan menarik bagi investor,” ujar Bamsoet.
Rapimnas tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Sarmuji, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, serta jajaran pengurus KADIN Indonesia. Sehari sebelumnya, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Mabes Polri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo.
Stabilitas Ekonomi Membutuhkan Respons Terukur
Bamsoet menjelaskan, tekanan eksternal akibat dinamika geopolitik, arus modal global, dan perubahan sentimen investor memang perlu diantisipasi secara serius. Namun, respons kebijakan harus tetap berlandaskan indikator ekonomi yang komprehensif agar gejolak pasar tidak berkembang menjadi kepanikan yang justru memperburuk kondisi perekonomian.
Dalam keterangannya, ia menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki fondasi penyangga, mulai dari cadangan devisa, inflasi, kepercayaan konsumen, hingga ketahanan permodalan perbankan.
“Jangan biarkan tekanan pasar berubah menjadi kepanikan ekonomi. Indikator kepercayaan konsumen masih berada pada zona optimistis di angka 118,1. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara rasio kecukupan modal perbankan berada di level kuat, yakni 24,10 persen. Artinya, kegiatan ekonomi kita masih berjalan. Yang dibutuhkan adalah respons yang tepat dan konsisten,” kata Bamsoet.
Menurutnya, kekuatan fundamental tersebut perlu dijaga melalui kebijakan yang kredibel, komunikasi publik yang transparan, serta koordinasi yang solid antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan.
Empat Agenda Strategis Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Bamsoet menggarisbawahi empat agenda strategis yang perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membangun fondasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Pertama, memperkuat stabilitas rupiah dan ketahanan eksternal.
Bank Indonesia perlu melanjutkan langkah stabilisasi nilai tukar secara terukur, memperdalam pasar valuta asing domestik, mengoptimalkan instrumen lindung nilai, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan negara mitra.
Upaya tersebut juga perlu disinergikan dengan kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ketersediaan devisa dalam sistem keuangan domestik dapat mendukung ketahanan eksternal Indonesia.
Kedua, menjaga daya beli dan memperkuat produktivitas sektor riil.
Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga pangan, kelancaran distribusi barang, perlindungan kelompok rentan, serta percepatan belanja negara yang produktif.
Menurut Bamsoet, perlindungan daya beli tidak boleh hanya bergantung pada bantuan jangka pendek. Kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan usaha produktif, dan peningkatan daya saing industri nasional.
Ketiga, memperkuat integritas dan kredibilitas pasar modal.
Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, dan perlindungan investor ritel harus menjadi prioritas bersama.
“Pasar modal yang sehat bukan hanya tempat mencari dana, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan perekonomian nasional,” tegasnya.
Pasar modal yang kredibel membutuhkan kepastian regulasi, pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai, sementara perusahaan memperoleh akses pembiayaan yang lebih sehat untuk mendukung ekspansi usaha.
Keempat, memberikan kepastian berusaha dan memperkuat dunia usaha.
Pemerintah perlu terus memperbaiki iklim investasi melalui regulasi yang konsisten, kemudahan berusaha, akses pembiayaan, serta insentif yang tepat sasaran untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat substitusi impor.
UMKM dan industri padat karya juga perlu memperoleh perhatian khusus karena keduanya berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, menopang konsumsi rumah tangga, dan menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang jelas, dan komunikasi otoritas fiskal dan moneter yang terbuka. Kalau kepastian itu terjaga, pelaku usaha akan lebih berani berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya,” ujar Bamsoet.
Kepercayaan sebagai Modal Strategis Pertumbuhan
Lebih jauh, Bamsoet menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Besarnya pasar domestik, kekayaan sumber daya alam, serta ketersediaan tenaga kerja produktif merupakan potensi yang perlu dikelola melalui kebijakan yang tepat dan berkesinambungan.
Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh produktivitas, kepastian hukum, kualitas investasi, dan koordinasi kebijakan yang efektif.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, otoritas jasa keuangan, dunia usaha, dan sektor perbankan perlu diarahkan pada tujuan yang sama: menjaga stabilitas sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, kepercayaan bukan sekadar persoalan persepsi pasar, melainkan modal strategis yang memengaruhi keputusan investasi, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan konsumsi masyarakat.
“Indonesia punya pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan tenaga kerja produktif. Semua kekuatan tersebut harus kita manfaatkan agar optimisme ekonomi benar-benar terasa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet.
Pesan tersebut menegaskan bahwa menghadapi tekanan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar respons terhadap gejolak sesaat. Indonesia memerlukan konsistensi kebijakan, tata kelola yang kredibel, produktivitas yang meningkat, dan keberanian melakukan pembenahan struktural.
Pada akhirnya, ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meredam gejolak pasar, tetapi juga oleh kesanggupan membangun kepercayaan, menjaga daya beli, memperkuat dunia usaha, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang semakin luas bagi rakyat.




Komentar