Umum
Beranda / Umum / Setiawan Adriel: Menguatkan Solidaritas, Menghadirkan Kemanusiaan Menuju 12 Tahun PSI

Setiawan Adriel: Menguatkan Solidaritas, Menghadirkan Kemanusiaan Menuju 12 Tahun PSI

Ketua Umum AOB Dorong Sinergi Lintas Daerah, Pemasangan Jaring Penahan Sampah di Bantar Gebang, dan Percepatan Normalisasi Kali Jambe untuk Mengantisipasi Banjir

KABUPATEN BEKASI — Penanganan tumpukan sampah di kawasan crossing Tol Jakarta–Cikampek KM 19, wilayah Kecamatan Tambun Selatan yang berbatasan dengan Kota Bekasi, menjadi perhatian serius pemerintah. Persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi memperburuk banjir menjelang musim hujan.

Bupati Kabupaten Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung kondisi tumpukan sampah sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang diperlukan.

Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB), H. Zaenal Abidin, S.E., turut mendampingi kegiatan tersebut sekaligus mewakili aspirasi masyarakat Tambun Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan yang telah lama menjadi keluhan warga.

Menurut Zaenal, langkah pemerintah turun langsung ke lapangan merupakan bentuk keseriusan dalam menjawab persoalan lingkungan yang berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pengangkutan sampah tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Penanganan harus disertai langkah pencegahan agar sampah serupa tidak kembali menumpuk dan memicu banjir.

Darissalam Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pembangunan Sukarapih, dari Irigasi hingga Infrastruktur Jalan

“Alhamdulillah, kami mengapresiasi respons cepat Bupati Bekasi beserta jajaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Kami berharap penanganan ini benar-benar tuntas, bukan hanya mengangkut sampah yang terlihat hari ini, tetapi juga memastikan sumber persoalannya dapat dikendalikan,” tegas Zaenal, Jumat (30/10/2026).

Sampah di Crossing KM 19 dan Ancaman Banjir di Tambun Selatan

Zaenal menjelaskan, tumpukan sampah di kawasan crossing Tol KM 19 diduga berkaitan dengan sampah yang terbawa aliran air dari kawasan sekitar, termasuk material sampah yang berasal dari arah TPST Bantargebang.

Sampah tersebut kemudian tersangkut di bagian crossing tol dan menyumbat aliran air. Kondisi ini dinilai turut memperburuk persoalan luapan Kali Jambe yang berdampak terhadap kawasan permukiman di Tambun Selatan, termasuk wilayah Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Mutiara Gading, dan Desa Jatimulya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah penumpukan sampah di satu titik. Ada persoalan aliran sungai, pengendalian sampah dari hulu, serta koordinasi antardaerah yang harus ditangani secara terpadu.

H. Acim Apresiasi Kehadiran Putih Sari di Sukarapih, Sampaikan Aspirasi Irigasi Pertanian hingga Bantuan RTLH

“Yang menjadi persoalan adalah sampah yang terbawa arus kemudian tersangkut di crossing tol. Ketika aliran air terhambat, Kali Jambe berpotensi meluap dan masyarakat di wilayah Tambun Selatan kembali menghadapi ancaman banjir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga mengeluhkan bau tidak sedap dari tumpukan sampah serta kondisi air sungai yang menghitam. Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa dampak persoalan sampah tidak berhenti pada aspek estetika lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan hidup dan kualitas lingkungan yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, Zaenal menilai penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengangkutan sampah, pemulihan fungsi aliran sungai, hingga pengendalian sampah agar tidak kembali masuk dan menumpuk di titik yang sama.

Anggaran Normalisasi Rp2,3 Miliar Harus Berdampak Nyata

Zaenal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk pekerjaan normalisasi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

Darissalam Apresiasi Putih Sari, di Tengah Kesibukan sebagai Anggota DPR/MPR RI Tetap Hadir Menyerap Aspirasi Masyarakat Srimukti

Ia mengapresiasi langkah itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Meski demikian, menurutnya, pelaksanaan pekerjaan harus dipastikan berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga.

Normalisasi, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari proses pengerukan atau pembersihan saluran. Hasil pekerjaan harus mampu mendukung kelancaran aliran air, mengurangi hambatan akibat sedimentasi dan sampah, serta menekan risiko luapan sungai ketika curah hujan meningkat.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengambil langkah melalui pekerjaan normalisasi dengan anggaran sekitar Rp2,3 miliar. Kami tentu mengapresiasi. Harapan kami, pekerjaan ini benar-benar memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko banjir,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar hasil pekerjaan dipantau secara berkala, termasuk memastikan tidak ada lagi penumpukan sampah yang menghambat aliran air setelah proses normalisasi selesai.

Menurut Zaenal, penggunaan anggaran publik harus berbanding lurus dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pekerjaan dan pemeliharaan saluran menjadi bagian penting dari upaya penanganan banjir secara berkelanjutan.

Desak Pemasangan Jaring Penahan Sampah di Bantargebang

Selain mengapresiasi langkah pemerintah daerah, Zaenal menekankan pentingnya tindakan pencegahan agar sampah tidak kembali terbawa arus dan menyumbat aliran Kali Jambe.

Salah satu langkah yang didorongnya adalah pemasangan jaring atau sistem penahan sampah di lokasi yang dinilai tepat pada jalur aliran sampah menuju kawasan terdampak, termasuk melalui koordinasi dengan pengelola TPST Bantargebang dan instansi berwenang.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara teknis agar efektif menahan sampah tanpa justru menghambat aliran air atau menimbulkan risiko baru ketika debit sungai meningkat.

“Jangan sampai kita terus-menerus membersihkan sampah di hilir, tetapi sampah dari arah hulu kembali datang dan menumpuk di lokasi yang sama. Kami mendorong agar dipasang sistem penahan sampah yang efektif, termasuk melalui koordinasi dengan pihak pengelola Bantargebang dan instansi terkait,” tegasnya.

Zaenal menilai, pengendalian sampah dari sumbernya merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang. Tanpa sistem pencegahan yang memadai, pemerintah dan masyarakat berisiko menghadapi persoalan yang sama berulang kali, terutama saat hujan deras dan debit air meningkat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan sampah yang terbawa aliran air perlu ditangani berdasarkan hasil penelusuran sumber dan jalur pergerakannya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pembersihan lokasi, tetapi juga mampu mencegah sampah kembali mencemari lingkungan.

Persoalan Lintas Wilayah Membutuhkan Tanggung Jawab Bersama

Sebagai Ketua Umum AOB, Zaenal berpandangan bahwa persoalan sampah dan potensi banjir di kawasan perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja.

Ia mendorong koordinasi konkret antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah dan pengendalian banjir.

Menurutnya, aliran air dan pergerakan sampah tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, penanganannya harus dibangun melalui kesepakatan kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi bersama.

Zaenal juga mengharapkan adanya komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah lain yang berkaitan dengan aliran sampah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola TPST Bantargebang, sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami mengajak seluruh pihak yang berwenang untuk duduk bersama mencari solusi konkret. Kabupaten Bekasi sudah mulai melakukan pembenahan. Sekarang yang dibutuhkan adalah sinergi agar persoalan sampah tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.

Ia menegaskan, koordinasi lintas daerah tidak boleh berhenti pada pertemuan atau pernyataan komitmen. Harus ada tindak lanjut yang terukur, mulai dari pengendalian sampah, pemeliharaan aliran sungai, hingga sistem penanganan ketika terjadi penumpukan.

Antisipasi Musim Hujan, Jangan Menunggu Banjir Kembali Terjadi

Menjelang musim hujan, Zaenal mengingatkan bahwa penanganan sampah dan normalisasi sungai harus dipercepat. Pengalaman banjir yang pernah terjadi di kawasan Tambun Selatan menjadi pengingat bahwa penyumbatan aliran air dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Ia meminta agar titik-titik rawan penumpukan sampah diperiksa secara berkala, khususnya di sekitar crossing tol dan aliran Kali Jambe. Pembersihan saluran, pengangkutan sampah, serta pemantauan kondisi sungai perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika persoalan sudah menjadi sorotan publik.

Menurutnya, upaya antisipasi jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah banjir terjadi. Ketika sampah telah menyumbat aliran air dan hujan deras turun, dampaknya dapat meluas ke permukiman, mengganggu aktivitas warga, serta menimbulkan kerugian material.

Karena itu, ia berharap langkah yang dilakukan Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan yang lebih permanen.

“Kami tidak ingin masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun. Jangan menunggu banjir datang baru semua pihak bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang, apalagi musim hujan sudah di depan mata,” ujarnya.

AOB Apresiasi Pemerintah, tetapi Solusi Permanen Harus Dibuktikan

Zaenal menegaskan bahwa apresiasi terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Langkah cepat yang telah dilakukan perlu didukung, tetapi efektivitasnya tetap harus diukur dari perubahan kondisi di lapangan.

Bagi AOB, keberhasilan penanganan bukan hanya ketika tumpukan sampah di crossing KM 19 berhasil diangkut. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika sampah tidak kembali menumpuk, aliran Kali Jambe berfungsi lebih baik, keluhan warga berkurang, dan risiko banjir dapat ditekan.

Ia berharap Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmadja dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus mengawal tindak lanjut penanganan tersebut bersama seluruh instansi terkait.

Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan titik-titik penumpukan sampah yang berpotensi menghambat aliran air.

“Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bekasi atas respons cepatnya. Kami juga mengapresiasi perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Tambun Selatan. Harapan kami, penanganan ini benar-benar tuntas dan menjadi solusi jangka panjang,” tutup Zaenal.

Persoalan sampah di kawasan crossing Tol KM 19 kini menjadi pengingat bahwa pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, dan koordinasi lintas wilayah harus berjalan beriringan.

Sampah yang menumpuk bukan sekadar persoalan kebersihan. Ketika menyumbat aliran air dan mengancam permukiman, persoalan tersebut menjadi ujian bagi efektivitas tata kelola lingkungan dan kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi masyarakat.

Bagi warga Tambun Selatan, harapan utamanya sederhana: lingkungan yang lebih bersih, aliran sungai yang terjaga, dan kepastian bahwa ancaman banjir akibat penumpukan sampah tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement