BEKASI — Kepastian arah pemerintahan Kabupaten Bekasi kembali menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya tantangan pembangunan, investasi, pelayanan masyarakat, serta tuntutan percepatan berbagai program strategis, kepastian kepemimpinan daerah dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat terus dibiarkan berada dalam ruang ketidakjelasan.
Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB) sekaligus Ketua Team Relawan Tekad, H. Zaenal Abidin, S.E., secara terbuka meminta Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum untuk memastikan status kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Bagi Zaenal, persoalannya bukan sekadar siapa yang menduduki kursi kepemimpinan. Lebih jauh dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepastian pemerintahan, kesinambungan pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
“Bekasi tidak boleh berjalan dalam ketidakpastian. Masyarakat membutuhkan kepastian pemerintahan, bukan sekadar kepastian jabatan. Karena setiap keputusan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” tegas Zaenal Abidin.
Bekasi Terlalu Strategis untuk Dibiarkan Berjalan Tanpa Kepastian
Kabupaten Bekasi bukan daerah biasa. Kawasan industri berskala nasional, pusat investasi, kawasan permukiman dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga berbagai proyek strategis menjadikan Bekasi memiliki posisi penting dalam peta pembangunan Jawa Barat dan nasional.
Dalam kondisi seperti itu, menurut Zaenal, pemerintah daerah membutuhkan kepemimpinan dengan kewenangan dan legitimasi administratif yang jelas agar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat dapat berlangsung secara efektif.
Berbagai persoalan masyarakat—mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, lingkungan, ketenagakerjaan, investasi, hingga pemberdayaan ekonomi—membutuhkan keputusan pemerintahan yang cepat, terukur dan berkesinambungan.
“Jangan sampai energi pemerintah habis untuk menghadapi persoalan administratif, sementara persoalan masyarakat terus bertambah. Kabupaten Bekasi membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja,” ujarnya.
Bukan Sekadar Pergantian Jabatan, tetapi Kepastian Arah Pembangunan
Zaenal menegaskan bahwa desakan tersebut tidak boleh dipersepsikan sebatas agenda pergantian atau pengisian jabatan.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang memiliki kepastian dalam menjalankan roda administrasi negara dan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral maupun kepentingan politik.
“Mari kita bicara kepentingan Kabupaten Bekasi. Siapa pun yang menjalankan pemerintahan harus mampu memastikan pelayanan publik berjalan, pembangunan berlanjut dan program pemerintah pusat maupun provinsi dapat diterjemahkan dengan baik di daerah,” kata Zaenal.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi yang sangat penting. Karena itu, stabilitas pemerintahan dan kepastian pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha.
AOB Minta Pemerintah Tidak Menunggu Persoalan Membesar
Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat, Aliansi Ormas Bekasi, kata Zaenal, berkepentingan memastikan aspirasi masyarakat disampaikan melalui jalur yang konstruktif.
Namun, ia menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat tidak boleh dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
“Justru kami ingin pemerintah bekerja lebih kuat. Kritik masyarakat adalah alarm agar pemerintah tidak terlambat mengambil keputusan,” tegasnya.
Zaenal berharap Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bekasi dapat menjalankan fungsi serta kewenangannya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Sebab, pembangunan tidak mengenal batas administratif. Ketika program pemerintah pusat masuk ke Kabupaten Bekasi, dibutuhkan pemerintah daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bekasi Tidak Boleh Kehilangan Momentum”
Zaenal menutup pernyataannya dengan pesan yang cukup tegas: Kabupaten Bekasi tidak boleh kehilangan momentum pembangunan hanya karena persoalan kepastian pemerintahan.
“Bekasi memiliki potensi luar biasa. Jangan biarkan potensi itu berjalan tanpa arah yang jelas. Pemerintahan harus hadir, keputusan harus memiliki kepastian, pelayanan harus berjalan, dan pembangunan harus terus bergerak,” ujarnya.
Ia memastikan Aliansi Ormas Bekasi bersama Team Relawan Tekad akan terus mengawal aspirasi masyarakat secara proporsional dan konstruktif.
“Yang kami perjuangkan bukan kursi seseorang. Yang kami perjuangkan adalah kepastian pemerintahan dan masa depan Kabupaten Bekasi. Karena yang paling berhak mendapatkan kepastian itu bukan pejabat, melainkan masyarakat,” pungkas H. Zaenal Abidin.
Komentar