
BEKASI — Praktisi hukum Ipung D. Tarsovie, S.H., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas dilantiknya H. Apud Syaepudin sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bekasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmadja. Ia menilai, pengukuhan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini sekaligus menjaga kondusivitas sosial di tengah kompleksitas dinamika masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menurut Ipung, FKDM harus mampu menjadi forum yang memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai perubahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Fungsi FKDM tidak semestinya baru terlihat ketika sebuah persoalan telah berubah menjadi konflik, tetapi justru harus mampu membaca potensi kerawanan sejak awal, membangun komunikasi, serta mendorong penyelesaian secara cepat, objektif, proporsional, dan sesuai koridor hukum.

“Sebagai bagian dari FKDM, kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Ketika ada permasalahan di masyarakat, kita harus mampu meminimalisir dan memediasikan sejak dini. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan melalui komunikasi justru dibiarkan berkembang dan akhirnya menimbulkan gejolak,” ujar Ipung.
Ia menilai pendekatan dialog dan mediasi merupakan instrumen penting dalam membangun kewaspadaan dini. Terlebih Kabupaten Bekasi memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu dikelola melalui komunikasi yang sehat agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan lingkungan.
Ipung juga mengingatkan pentingnya memahami batas kewenangan FKDM dalam menjalankan tugasnya. Apabila sebuah persoalan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi, terlebih jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. “Kalau memang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, tentunya kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri yang justru melahirkan persoalan hukum baru,” tegasnya.
Ia menilai sinergitas FKDM dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini. Menurutnya, menjaga stabilitas daerah bukan berarti membatasi aspirasi masyarakat, melainkan memastikan setiap persoalan dapat disampaikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan melalui mekanisme yang tertib, dialogis, demokratis, serta berlandaskan hukum.
Ipung berharap kepemimpinan H. Apud Syaepudin mampu membawa FKDM Kabupaten Bekasi semakin profesional, responsif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat kepada H. Apud Syaepudin atas amanah ini. Semoga FKDM Kabupaten Bekasi semakin kuat dan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah berbagai potensi konflik. Kewaspadaan dini bukan sekadar merespons persoalan, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencegah persoalan menjadi konflik, sehingga Kabupaten Bekasi tetap aman, nyaman, kondusif, harmonis, dan memberikan ruang yang sehat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” pungkas Ipung.




Komentar