Janji LKS Gratis Dipertanyakan, Warga Mengaku Masih Diminta Membeli di Sekolah

KARAWANG – Janji kampanye Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mengenai penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara gratis kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan realisasi komitmen tersebut setelah ditemukan fakta bahwa di beberapa sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama masih terdapat orang tua siswa yang mengaku harus mengeluarkan biaya untuk membeli LKS.

Salah seorang warga, Aris, yang juga merupakan anggota organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), mengaku masih diminta membeli LKS untuk anaknya yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Tanjungpura, pada Selasa, dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam.

Menurut Aris, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menyampaikan bahwa LKS tidak lagi menjadi beban biaya bagi orang tua siswa. Ia berharap kebijakan yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebatas janji, tetapi benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh satuan pendidikan.

“Kalau memang pemerintah sudah menjanjikan LKS gratis, seharusnya tidak ada lagi sekolah yang membebankan pembelian kepada orang tua murid. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi janji tanpa realisasi yang jelas,” ujarnya.

Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. Transparansi pelaksanaan kebijakan menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan penerapan di setiap sekolah, sekaligus menghindari munculnya dugaan adanya pungutan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pengamat pendidikan menilai bahwa konsistensi antara janji politik dan implementasi kebijakan merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Program yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye seharusnya dapat diukur realisasinya sehingga tidak menimbulkan kekecewaan publik maupun menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang terkait dugaan masih adanya pembelian LKS di sejumlah sekolah. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.Naskah ini disusun dengan tetap membedakan antara klaim, dugaan, dan fakta yang telah diverifikasi.