Nasional Opini & Suara Pembaca
Beranda / Opini & Suara Pembaca / Kasus Bunuh Diri Siswa SD di NTT, Sosiolog: Bupati hingga Presiden Harus Tanggung Jawab

Kasus Bunuh Diri Siswa SD di NTT, Sosiolog: Bupati hingga Presiden Harus Tanggung Jawab

 

JAKARTA, Swara Jabar – Kasus menyedihkan baru-baru ini terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa kelas IV SD berinisial YBS (10) ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri.

 

Dikutip dari laman KBA News, korban diduga merasa putus asa setelah keinginannya untuk membeli perlengkapan sekolah berupa buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp10.000 tidak dapat dipenuhi ibunya karena sang ibu sedang kesulitan ekonomi. Kasus memilukan ini menjadi atensi banyak pihak, salah satunya yakni sastrawan dan sosiolog, Okky Madasari.

 

Galau Menentukan Karier? Tiga Praktisi Bagikan Temukan Peluang sejak Bangku Kuliah

Okky Madasari

 

Ia menyebut, kasus ini jelas masalah sistemik. Buah dari kemiskinan dan tidak adanya kebijakan negara dalam mengatasi problem nyata masyarakat.

 

“Bunuh diri anak 10 tahun di NTT ini karena tak mampu membeli buku dan pensil seharga 10 ribu. Buku dan pensil sudah seharusnya bisa diakses oleh semua siswa di seluruh Indonesia,” katanya kepada KBA News, Rabu (4/2/2026).

 

Forum Pimred SMSI Jawa Tengah Komitmen Kawal Demokrasi dan Langkah Kapolri Bongkar Dalang Utama Penyadapan Presiden 

“Apa kabar anggaran pendidikan? Kenapa untuk menyediakan buku dan pensil yang merupakan hak siswa saja tak mampu?,” tanya penulis buku Wawasan Kebangsatan tersebut.

 

Ia mengatakan, ketika orangtua tak mampu memberikan uang Rp10.000 untuk sekadar membeli buku dan pensil untuk anaknya, ini mengartikan bahwa keluarga tersebut terjebak dalam kemiskinan yang begitu parah.

 

“Sementara di sisi lain pemerintah membanggakan telah berhasil mengentaskan kemiskinan, tapi realitanya masih banyak rakyat miskin,” jelasnya.

Daun Surga Asal Kalimantan Antara Khasiat dan Legalitas

 

Menurutnya, kasus menyedihkan ini harus menjadi kesempatan untuk kembali mempertanyakan program-program Presiden Prabowo Subianto yang menghabiskan anggaran besar seperti MBG, tapi tak menjawab persoalan masyarakat.

 

Ia menilai, pemerintah daerah hingga Istana wajib bertanggung jawab atas kasus tersebut. Mulai dari kepala daerah, kementerian terkait, hingga Kepala Negara tak boleh “cuci tangan” atas masalah ini.

 

“Kasus bunuh diri siswa 10 tahun ini merupakan tanggung jawab pemerintah,” tegas lulusan Universitas Nasional Singapura ini. (**/Red)

 

Bagikan berita/artikel ini

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement