BEKASI – Hasil rapat internal Aliansi Merah Putih pada Minggu, 14 September 2025, memutuskan untuk menggelar aksi damai menyusul pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilai menyakiti hati para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Aksi tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025, pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Kantor BKN.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk seruan moral dan bukan tindakan anarkis.
“Pernyataan Kepala BKN itu melukai hati kami. Kami sudah berupaya menempuh jalur dialog, tetapi belum ada kejelasan. Aksi ini adalah panggilan moral agar pemerintah mendengar suara P3K,” ujarnya.
KemPutih Fadlun selaku Ketua Umum Aliansi Merah Putih, menambahkan bahwa ada enam tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut:
1. Pengakuan masa kerja.
2. Jenjang karier yang jelas.
3. Kepastian pensiun bagi P3K.
4. Peleburan status P3K menjadi PNS.
5. Hak menempati jabatan yang sama dengan PNS.
6. Penyesuaian ijazah untuk pengembangan kompetensi.
Aliansi Merah Putih juga menegaskan bahwa perjuangan mereka mencakup seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, agar tidak ada diskriminasi dalam kebijakan pemerintah.
> “Semua pegawai yang bekerja untuk negara layak diperlakukan setara. Ini bukan sekadar soal status, tetapi soal keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian,” tegas Ketum Aliansi.
Aliansi Merah Putih memastikan aksi ini akan berlangsung damai dan tertib, sembari berharap pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif untuk menemukan solusi.
> “Memberikan kejelasan masa depan bagi P3K adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Ini penting untuk memperkuat pelayanan publik,” tutup Fadlun.
Komentar