BEKASI — Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai terus digencarkan melalui kolaborasi lintas pemerintahan dan masyarakat. Bea Cukai Cikarang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur, dan Pemerintah Desa Jatibaru menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tersebut menjadi momentum penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pedagang, perangkat desa, serta unsur lingkungan masyarakat, mengenai bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.
Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Cikarang diwakili Yopie, pejabat fungsional yang memberikan pemaparan mengenai fungsi dan peran Bea Cukai, ketentuan cukai, karakteristik barang kena cukai, serta cara mengenali rokok ilegal yang beredar di pasaran.
Yopie: Masyarakat Harus Mengenali Ciri-Ciri Rokok Ilegal
Dalam pemaparannya, Yopie menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki fungsi penting sebagai community protector, yakni melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang-barang tertentu yang penggunaannya dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan maupun lingkungan sosial.
Ia menerangkan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terdapat empat karakteristik utama barang kena cukai, yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, serta pemungutan cukainya perlu dilakukan demi keadilan dan keseimbangan.
Menurutnya, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau berupa rokok. Oleh karena itu, peredarannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Yopie juga memberikan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui masyarakat dan para pedagang.
Setidaknya terdapat empat bentuk pelanggaran yang perlu diwaspadai, yaitu rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, serta rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pemeriksaan awal melalui kondisi pita cukai, keaslian desain, tahun penerbitan, kesesuaian jumlah batang rokok dengan keterangan pada pita cukai, serta kesesuaian identitas atau kode personalisasi perusahaan.
Salah satu temuan yang kerap dijumpai di lapangan adalah penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan isi kemasan. Misalnya, keterangan jumlah batang pada pita cukai berbeda dengan jumlah rokok yang sebenarnya terdapat dalam kemasan.
Yopie menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tidak mungkin hanya mengandalkan petugas Bea Cukai. Keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, perangkat RT/RW, dan para pedagang sangat diperlukan untuk membantu memutus mata rantai peredaran rokok ilegal.
Ia pun mengajak masyarakat agar tidak segan memberikan informasi apabila menemukan indikasi penjualan rokok ilegal di lingkungan masing-masing.
Pemkab Bekasi: Pemberantasan Rokok Ilegal Membutuhkan Peran Bersama
Mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi, Mulyadiantoro, selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Bekasi, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peredaran barang kena cukai.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki aktivitas perdagangan yang cukup besar sehingga pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu menjadi perhatian bersama.
Ia berharap perangkat desa, para pedagang, dan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun produk yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan.
Mulyadiantoro juga mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal bukan hanya berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lain karena produk tersebut tidak melalui mekanisme pengawasan sebagaimana mestinya.
“Harapan kami, seluruh perangkat desa dapat membantu menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Apabila menemukan adanya penjualan rokok ilegal, khususnya yang tidak memiliki pita cukai, agar dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat.
H. Aris Sadikin Asnawi: Kecamatan Cikarang Timur Siap Mendukung Edukasi dan Pengawasan
Sekretaris Kecamatan Cikarang Timur, H. Aris Sadikin Asnawi, S.E., M.M., menyambut baik kehadiran Bea Cukai Cikarang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayahnya.
Menurut Aris, kegiatan edukasi seperti ini memiliki arti penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan peredaran rokok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur untuk menjalin kerja sama dan mendukung langkah-langkah edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik kedatangan Bea Cukai Cikarang dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur siap bekerja sama dengan baik untuk memberikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait peredaran dan pemberantasan rokok ilegal,” ungkap H. Aris Sadikin Asnawi.
Ia berharap informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat diteruskan hingga tingkat desa, RT, dan RW sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi ketentuan peredaran barang kena cukai.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib dan sesuai aturan.
H. Apidin Asnawi: Perangkat RT Harus Aktif Sosialisasikan Bahaya Rokok Ilegal
Sementara itu, Kepala Desa Jatibaru, H. Apidin Asnawi, S.E., menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut harus menjadi perhatian seluruh perangkat desa, khususnya para ketua RT yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ia berharap materi yang disampaikan oleh Bea Cukai Cikarang dapat diteruskan kepada warga agar masyarakat mengetahui bahwa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan merupakan produk ilegal yang tidak boleh diperjualbelikan.
“Hal ini harus benar-benar diperhatikan, khususnya oleh Bapak-bapak RT. Kami berharap hasil sosialisasi ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Masyarakat harus memahami bahwa rokok tanpa pita cukai tidak boleh diperjualbelikan dan harus mengetahui bagaimana ketentuan serta sanksi yang berlaku,” ungkap H. Apidin Asnawi.
Ia juga mengajak seluruh perangkat desa untuk meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, edukasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga dan para pelaku usaha kecil, agar tidak ada warga yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal karena ketidaktahuan terhadap aturan.
Kolaborasi Menjadi Kunci Pemberantasan Rokok Ilegal
Kegiatan sosialisasi tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat dalam menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal.
Pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata persoalan penindakan, melainkan juga membutuhkan pendekatan edukatif dan preventif agar masyarakat memahami aturan sekaligus memiliki kesadaran untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk yang melanggar ketentuan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pedagang semakin teliti dalam menerima dan menjual produk hasil tembakau, sementara masyarakat semakin cermat dalam mengenali ciri-ciri rokok ilegal.
Sinergi yang dibangun Bea Cukai Cikarang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Timur, dan Desa Jatibaru diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan serta melindungi kepentingan masyarakat dan penerimaan negara.
Karena memberantas rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya perdagangan yang tertib, masyarakat yang terlindungi, dan negara yang semakin kuat.




Komentar