Syafrudin Budiman: Capaian Pemerintah Harus Terus Diterjemahkan Menjadi Manfaat Nyata bagi Rakyat
JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian pemerintah menjadi perhatian publik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, program sosial, penguatan ekonomi rakyat hingga diplomasi ekonomi. Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08), Syafrudin Budiman, menilai periode hampir dua tahun tersebut menunjukkan sejumlah perkembangan yang patut dicermati, termasuk tingkat kepuasan publik yang dilaporkan mencapai 79,3 persen berdasarkan survei Indonesia Network Election Survey (INES).
Menurut Syafrudin, angka tersebut dapat menjadi salah satu indikator mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menekankan bahwa hasil survei tetap perlu dibaca secara objektif dan ditempatkan bersama indikator ekonomi, sosial serta pembangunan lainnya. “Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pemerintah jangan menjadikan angka kepuasan sebagai alasan untuk cepat berpuas diri,” ujar Syafrudin Budiman, Senin (28/9/2026), di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, Syafrudin menilai kemampuan menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global menjadi salah satu fondasi penting pemerintahan saat ini. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia juga tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas dan memberikan dampak terhadap lapangan kerja, UMKM serta daya beli masyarakat.
Dalam pembangunan infrastruktur, Syafrudin menyoroti peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi serta pembangunan bendungan yang mendukung irigasi, ketahanan pangan dan penyediaan air. Ia menilai pembangunan infrastruktur memiliki dimensi strategis karena bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi di daerah. “Infrastruktur harus bermuara pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, bukan berhenti pada pembangunan fisiknya,” katanya.
Syafrudin juga memberikan perhatian terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat dan revitalisasi pendidikan. Menurutnya, MBG berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha lokal, sementara koperasi desa dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. “Yang penting adalah memastikan seluruh program tersebut memiliki tata kelola yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sektor energi dan sumber daya alam, Syafrudin mengapresiasi agenda hilirisasi serta penguatan tata kelola komoditas strategis. Ia menilai pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI), yang diumumkan pada Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh pada Juli 2026, perlu diarahkan untuk memperbesar nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Hilirisasi, menurutnya, harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional dan meningkatkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Selain pembangunan ekonomi, Syafrudin menilai pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan bagian fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, transparan dan berintegritas. “Uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.
Di bidang hubungan internasional, Syafrudin melihat diplomasi ekonomi semakin penting di tengah perubahan geopolitik dan perdagangan dunia. Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional perlu diarahkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi dan memperkuat kepentingan ekonomi nasional. Ia menilai diplomasi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hubungan politik antarnegara, tetapi juga harus mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha Indonesia.
Syafrudin turut menyoroti karakter komunikasi Presiden Prabowo yang menurutnya tegas, langsung dan dekat dengan masyarakat sebagai salah satu aspek yang membentuk persepsi publik. “Pak Prabowo itu ceplas-ceplos, apa adanya, merakyat, tetapi tegas ketika mengambil keputusan. Gaya komunikasi seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dengan pemimpinnya,” ujar Gus Din, sapaan akrabnya. Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa penerimaan publik harus diikuti dengan peningkatan kualitas kerja pemerintahan.
Memasuki hampir dua tahun masa pemerintahan, Syafrudin berharap seluruh capaian yang telah diraih dapat menjadi fondasi untuk memperkuat agenda pembangunan berikutnya. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya bukan semata-mata popularitas ataupun angka survei, melainkan kemampuan negara menghadirkan manfaat konkret melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Syafrudin, yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG).
Komentar