Oleh: Tim Wartawan Swarajabar.id
—
BEKASI — Air adalah sumber kehidupan. Namun, bagaimana rasanya ketika sumber kehidupan itu justru diracuni oleh konflik internal yang tak kunjung usai? Di tengah hiruk-pikuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi akan air bersih yang prima, Perumda Tirta Bhagasasi justru bergejolak. Konflik internal yang terus bergulir ini bukan sekadar riak kecil di ruang manajemen, melainkan alarm serius yang membahayakan masa depan pelayanan publik.
Kabar tentang kegaduhan ini sontak menarik perhatian para tokoh masyarakat. Salah satunya adalah H. Apud Syaepudin, Ketua Umum Forum Komunikasi Warga Bekasi (FKWB) sekaligus Ketua DPC Warga Bumiputera Indonesia (WBI) Kabupaten Bekasi. Dengan suara lantang dan kepedulian yang mendalam, ia menyuarakan keresahan yang membeku di hati warga: Siapa yang bertanggung jawab ketika BUMD yang dibiayai uang rakyat ini justru sibuk dengan persoalan internalnya sendiri?
“Sangat memprihatinkan!” tegas H. Apud dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026). “Perumda Tirta Bhagasasi ini dibiayai APBD, dari uang rakyat. Maka, setiap rupiah yang bersumber dari rakyat harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, pelayanan, dan tata kelola yang profesional. Jangan sampai energi manajemen habis untuk konflik, sementara masyarakat menunggu pelayanan air bersih yang semakin baik!”
—
Ketika Kinerja Dipertaruhkan, Suara Rakyat Harus Didengar
H. Apud Syaepudin bukanlah sosok asing dalam perjuangan masyarakat Bekasi. Ia dikenal sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan kepentingan warga dan mengawal jalannya pemerintahan yang bersih. Sebelumnya, ia pun memberikan apresiasi atas raihan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk LKPD Kabupaten Bekasi, sebagai bukti tata kelola keuangan yang transparan. Kini, ia kembali bersuara karena melihat adanya penyimpangan yang mengancam aset dan kepentingan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, dituntut untuk mengambil langkah tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami berharap ada ketegasan dari Bapak Plt Bupati Bekasi untuk segera membenahi PDAM. Bila memang hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan dalam kinerja atau tata kelola, maka jangan ragu mengambil keputusan sesuai aturan,” ujar H. Apud dengan penuh harap.
—
Tagline Menggema: Ganti Reza!
Sorotan tajam pun tertuju pada sosok Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi. H. Apud dengan berani menyuarakan tuntutan yang menggema di kalangan masyarakat: Evaluasi total dan ganti Reza!
“Kami dari FKWB dan WBI meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta kepemimpinan jajaran manajemen, terutama Direktur Umum, Pak Dr. Daud Husain (dalam pernyataan sebelumnya) dan tentu kami soroti kondisi di bawah kepemimpinan Reza Lutfi saat ini,” tegas H. Apud. “Segera evaluasi, dan apabila secara objektif memang tidak mampu menjaga stabilitas serta kinerja perusahaan, maka harus ada pergantian. Jangan biarkan kegaduhan ini terus berlarut-larut dan pada akhirnya mempermalukan daerah.”
Tuntutan ini bukan tanpa dasar. Reza Lutfi sendiri sebelumnya sempat mewanti-wanti adanya pihak yang ingin memecah belah soliditas pegawai. Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa konflik internal justru semakin menjadi sorotan publik. H. Apud menilai, langkah penyegaran di tubuh direksi adalah sebuah keniscayaan jika Perumda Tirta Bhagasasi ingin keluar dari kubangan masalah dan kembali mengalirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
—
Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah: Kunci Jawaban untuk Bekasi
Sebagai tokoh yang selalu mengedepankan sinergi, H. Apud mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Ia pernah menegaskan bahwa Ormas, LSM, dan paguyuban justru bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga suasana kondusif, bukan malah menjadi perusak iklim investasi. “Dengan kondusifitas yang terjaga, pembangunan bisa berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.
Dalam kasus Perumda Tirta Bhagasasi ini, H. Apud ingin menunjukkan bahwa FKWB dan WBI hadir sebagai mitra kritis bagi pemerintah, bukan sebagai musuh. “Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak ingin mencampuri urusan teknis manajemen. Tetapi AOB (Aliansi Ormas Bekasi) dan kami memiliki kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Bekasi. Perumda Tirta Bhagasasi adalah bagian dari aset dan kepentingan daerah,” pungkasnya.
—
Harapan di Tengah Krisis
Di tengah bergejolaknya Perumda Tirta Bhagasasi, H. Apud Syaepudin berdiri sebagai jembatan antara suara rakyat dan kebijakan pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen untuk tidak terprovokasi, tetap tenang, dan mengedepankan persaudaraan. Namun, ia juga menekankan bahwa ketegasan adalah obat bagi kebimbangan. “Rakyat membutuhkan pelayanan, bukan kegaduhan. Jangan sampai perusahaan yang seharusnya mengalirkan air bagi kehidupan justru tersumbat oleh persoalan internalnya sendiri,” tegasnya.
Kini, semua mata tertuju pada Plt. Bupati Bekasi. Akankah langkah tegas diambil? Akankah evaluasi total dan tagline Ganti Reza menjadi kenyataan? Satu hal yang pasti, H. Apud Syaepudin dan seluruh elemen masyarakat Bekasi akan terus mengawal. Karena pada akhirnya, air bersih bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap warga negara.
Bekasi butuh ketegasan. Bekasi butuh perubahan. Ganti Reza!
Komentar