Kabupaten Bekasi, 27 Mei 2025 — Kegiatan “Bekasi Pasti Kerja Expo 2025” yang seharusnya menjadi jawaban atas jeritan ribuan pengangguran di Kabupaten Bekasi justru berakhir ricuh, tak terarah, dan memalukan. Ketua Pimpinan Daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PD Prima DMI) Kabupaten Bekasi, Deden Rosadi, mengecam keras pelaksanaan kegiatan tersebut yang menurutnya menunjukkan kegagalan total dalam manajemen dan tanggung jawab sosial.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis—ini adalah bentuk nyata ketidakpekaan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dan Komisi IV DPRD dalam menjawab masalah krusial: pengangguran. Ribuan anak muda datang dengan harapan, tapi justru dipertontonkan pada kekacauan dan konflik yang menyayat hati,” tegas Deden, penuh emosi.
Deden menilai bahwa kericuhan yang terjadi bukanlah insiden kecil yang bisa dimaafkan dengan alasan klasik. Ia menyebut acara ini sebagai malapetaka sosial yang disebabkan oleh perencanaan buruk, manajemen amburadul, dan sikap lalai dari pihak penyelenggara.
“Bagaimana mungkin acara yang melibatkan ribuan pencari kerja bisa dijalankan tanpa sistem pengawasan yang memadai? Tanpa alur informasi yang jelas? Ini bukan hanya menyia-nyiakan anggaran, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Deden menyebut bahwa acara tersebut gagal memahami kultur sosial dan dinamika pemuda Bekasi. Menurutnya, penyelenggara sama sekali tidak menggandeng organisasi strategis, tokoh muda, atau elemen keagamaan yang bisa menjadi penyangga moral dan pengarah situasi di lapangan.
“Ini bukan sekadar acara formalitas yang digelar asal jadi! Ini menyangkut harga diri dan masa depan anak-anak muda Bekasi yang hari ini jadi korban dari ambisi politik dan birokrasi kosong,” seru Deden.
PD Prima DMI, lanjutnya, siap turun tangan langsung jika ke depan Pemkab dan DPRD serius membenahi konsep program ketenagakerjaan. Ia meminta agar kegiatan serupa tak lagi dijalankan asal-asalan, melainkan berbasis data, melibatkan pihak yang kompeten, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.
“Sudah cukup kami dijadikan tameng politik. Jangan jadikan acara seperti ini sebagai proyek foto-foto para pejabat yang bahkan tidak tahu isi hati rakyat. Bekasi butuh solusi, bukan sandiwara,” tegas Deden dengan nada tinggi.
Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Ketenagakerjaan, panitia pelaksana, dan DPRD yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia juga mengajak seluruh pemuda untuk tidak terjebak dalam konflik horizontal, melainkan bersama-sama mengawasi dan mengawal agenda pembangunan daerah secara kritis dan konstruktif.
“Kami akan bersuara lantang bila rakyat dikhianati lagi. Ini bukan soal satu acara yang gagal—ini soal masa depan generasi muda Bekasi yang tak boleh dikorbankan demi kepentingan elite,” pungkasnya penuh amarah.
